Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah hingga kini belum membuka informasi resmi terkait seleksi CPNS tahun 2026.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu keputusan formasi dari Kementerian PAN-RB sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah.
Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Soni Sultana mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian kebutuhan formasi ASN tahun 2026.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
’’Untuk pengadaan tahun 2026 memang belum ada. Kami masih menunggu informasi resmi. Mudah-mudahan kalau sudah ada segera kami informasikan ke daerah,’’ ujarnya saat audiensi di Kota Madiun, kemarin (24/2).
Soni mengakui hampir seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur masih mengalami kekurangan pegawai.
Kondisi tersebut sebenarnya telah diantisipasi melalui penataan ASN sebelumnya, meski masih terdapat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum terangkat.
Menurut dia, mekanisme penyelesaian PPPK yang belum diangkat masih menunggu regulasi dari BKN RI.
Kendati demikian, pihaknya telah melaporkan kondisi kekurangan pegawai di berbagai daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional.
’’Sebenarnya saat penataan kemarin harusnya sudah cukup. Tapi masih ada PPPK yang belum terangkat. Kami menunggu aturan dari pusat terkait mekanismenya seperti apa,’’ jelasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto