Jawa Pos Radar Madiun – Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada 2025 tercatat 5,69 persen secara year on year.
Angka tersebut sedikit melambat dibandingkan 2024 yang mencapai 5,73 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan pertumbuhan tersebut dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Nilai PDRB Kota Madiun meningkat dari Rp 12,44 triliun menjadi Rp 13,15 triliun.
’’Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada 2025 sebesar 5,69 persen secara year on year,’’ ujarnya kemarin (6/3).
Aziz menjelaskan sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar terhadap struktur ekonomi Kota Madiun dengan share 26,19 persen.
Di posisi berikutnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 15,01 persen serta industri pengolahan 14 persen.
Meski demikian, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2025 yakni 9,97 persen.
’’Di tahun 2025 pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,97 persen,’’ jelasnya.
Menurut Aziz, sektor perdagangan mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu penyebabnya meningkatnya aktivitas ekonomi digital melalui marketplace.
’’Platform marketplace memudahkan orang berbelanja dari luar daerah sehingga berdampak pada sektor perdagangan lokal,’’ katanya.
Di sisi lain, meningkatnya transaksi barang yang masuk ke Kota Madiun turut mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan.
Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya transaksi digital.
Meski melambat, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 5,33 persen dan nasional sebesar 5,11 persen.
Aziz menilai pemerintah daerah masih memiliki peluang mendorong sektor transportasi dan logistik yang pertumbuhannya cukup tinggi.
Selain itu, sektor industri pengolahan juga dinilai memiliki potensi besar, terutama dalam pengembangan UMKM di bidang pengolahan makanan.
’’Salah satunya dengan konsistensi pemerintah kota dalam menyusun kalender event, baik tingkat nasional maupun kewilayahan,’’ ujarnya.
Dia juga mengingatkan efisiensi belanja daerah perlu diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
’’Efisiensi belanja daerah sebaiknya dialihkan pada program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto