KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Kesehatan menjadi sektor yang menyedot anggaran besar dalam rancangan APBD-P 2023. Pemkot mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp 11 miliar untuk penanganan masalah kesehatan warga Kota Madiun. ‘’Ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat yang sifatnya harus dijalankan,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.
Ada sejumlah program kesehatan yang sudah di-plotting pemerintah pusat. Salah satunya, upaya menekan prevalensi stunting. ‘’Jadi, menu programnya apa sudah dari sana (pemerintah pusat, Red). Pemda (pemerintah daerah) hanya mengesahkan anggaran dan selanjutnya menjalankan program yang ada,’’ ujar mantan Sekda Kota Madiun itu.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun lalu, angka prevalensi stunting di Kota Madiun sebenarnya sudah di bawah rata-rata nasional. Saat ini, persentase balita yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis itu tercatat 9,7 persen.
Maidi mengungkapkan, angka itu tak lepas dari optimalisasi program warung stop stunting (WSS) hingga pengawasan kesehatan ibu hamil. ‘’Kami menargetkan tahun ini angka prevalensi stunting turun lagi,’’ ucapnya, kepada Jawa Pos Radar Madiun.
Selain stunting, kata dia, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk memperluas cakupan asuransi jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).
Karena, pada tahun ini pemkot berencana menambah jumlah peserta jaminan kesehatan itu. ‘’Ada penambahan peserta asuransi BPJS Kesehatan. Tapi, kami berharap uang itu tidak dipakai. Artinya, warga Kota Madiun selalu sehat,’’ kata Maidi. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani