KOTA MADIUN, Jawa pos Radar Madiun – Sinergi antara pemkot dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun terus berlanjut.
Kali ini melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sosialisasi Perda JKK dan JKM itu diikuti 335 peserta terdiri unsur OPD, camat, lurah, dan perwakilan ketua RT/RW se-Kota Madiun.
‘’Program JKK dan JKM ini sasarannya para ketua RT/RW, pekerja rentan, dan non-ASN yang terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat,’’ ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun Zakiah usai launching program JKK dan JKM di Asrama Haji Kota Madiun kemarin (2/10).
Dia menjelaskan, cakupan yang dijamin JKK dan JKM mencapai ribuan orang yang tersebar di 27 kelurahan.
Jika mereka mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan penuh secara gratis dan pemberian bantuan selama dalam perawatan.
‘’Sedangkan jaminan kematian, kalau sampai meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp 42 juta. Selain itu, meng-cover beasiswa pendidikan bagi yang sudah punya anak senilai Rp 172 juta untuk dua orang anak,’’ imbuh Zakiah.
Dia berharap, sinergi dengan Pemkot Madiun untuk meng-cover JKK dan JKM warga yang membutuhkan terus berkelanjutan.
Pun, ke depan cakupannya bakal diperluas menjadi puluhan ribu. ‘’Diharapkan lebih menyeluruh sampai ke semua PSM (pekerja sosial masyarakat, Red),’’ tuturnya.
Wali Kota Madiun Maidi menyambut positif langkah BPJS Ketenagakerjaan dan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
‘’Program ini jadi perhatian kami, mengingat Kota Madiun merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki perda tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM,’’ ujarnya. (afi/isd/adv)
Editor : Mizan Ahsani