KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Kekurangan tenaga guru SD-SMP dari kalangan PNS saat ini dialami Pemkot Madiun.
Akibat kekurangan tenaga kependidikan bertatus ASN itu, Pemkot Madiun terpaksa mengoptimalkan keberadaan guru tidak tetap alias GTT yang jumlahnya ratusan.
Ditanya terkait kondisi tersebut seusai mengikuti pertemuan dengan PGRI Kota Madiun di kantor Kecamatan Kartoharjo, Kamis (26/10), Wali Kota Maidi mengaku bahwa dirinya bisa mengajar.
Karena sebelum menjabat sebagai kepala daerah dulunya merupakan seorang guru. Sehingga, dia bisa menggantikan sementara sekolah yang gurunya kurang.
"Gampang (mudah). Wali kota kan dulu seorang guru. Jadi, bisa ngajar," katanya.
Namun demikian, Maidi tetap tak menampik di Kota Madiun masih ada beberapa SD dan SMP yang kekurangan guru berstatus ASN.
Persoalan itu, menurutnya, bisa diatasi dengan merekrut GTT atau guru upahan yang diangkat melalui SK kepala sekolah.
"Guru upahan ada. Mereka bisa menghandle kekurangan guru tatkala CPNS tidak ada. Dan, mereka bisa saja diangkat menjadi PPPK," ujar mantan Sekda Kota Madiun itu.
Pada tahun ini, pemkot sudah mendapat jatah rekrutmen PPPK dari pemerintah pusat sebanyak 104 formasi guru.
Tambahan tenaga itu diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru yang ada di Kota Madiun saat ini.
"Mungkin (guru) pendidikan agama Islam bisa kami koordinasikan ke kemenag. Sedangkan, untuk bidang studi lainnya saya rasa tidak begitu kurang, sudah cukup," kata Maidi.
Sementara itu, Wakil Ketua I PGRI Kota Madiun Sunyoto mengaku masih belum memantau berapa kebutuhan guru saat ini.
Di sisi lain, masalah tersebut merupakan kewenangan dari Kemendikbudristek.
"Kami sebagai organisasi profesi yang penting bisa memperjuangkan kehidupan guru agar sejahtera, layak dan dapat mentransfer ilmu ke peserta didik," terangnya. (mg1/her)
Editor : Mizan Ahsani