KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Berbeda dengan PSI dan Demokrat, arah politik PKS di pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Madiun masih abu-abu.
Kendati Presiden PKS Ahmad Syaikhu pernah sowan ke balai kota tahun lalu, hal itu tidak berarti menunjukkan arah dukungan partai bulan sabit dan padi tersebut kepada Maidi di pemilihan wali kota (pilwali) nanti.
Ketua DPD PKS Kota Madiun Nur Salim mengatakan, pertemuan saat itu hanya tersirat. Bukan berarti terang-terangan mendukung Maidi sebagai bakal calon wali kota (bacawali) kembali.
‘’Itu tersirat yang lalu. Kan sekarang prosesnya secara administratif melalui DPW nanti langsung masuk ke wilda (wilayah dakwah) terus DPP,’’ katanya, Kamis (14/3/2024).
Nur Salim mengaku Sabtu (9/10) lalu sempat dipanggil DPW PKS Jatim. Dari rapat koordinasi (rakor) tersebut, DPW memberikan kesempatan bagi PKS di masing-masing kabupaten/kota menjaring bakal calon kepala daerah.
‘’Intinya adalah semua calon dipersilakan untuk menjalin komunikasi. Tapi, sementara saat ini belum ada (bacawali) yang bisa diajak komunikasi secara internal,’’ ujarnya.
Yang jelas, menurutnya, PKS harus punya bargaining pada pilkada 2024. Karena perolehan kursi dan suaranya di pemilu 2024 meningkat dibandingkan dengan lima tahun lalu. Pada pemilu 2019, PKS hanya mendapatkan dua kursi. Sedangkan tahun ini berhasil “mengamankan” empat kursi di parlemen.
‘’Secara prinsip kami ini belum ada calon (wali kota) yang mau memakai kendaraan (PKS) kami ya. Jadi, ketika ada (bacawali) yang berkenan untuk memakai atau menggunakan kursi PKS ini di pilkada, silakan,’’ papar Nur Salim yang juga merupakan anggota DPRD Kota Madiun tersebut.
Soal kemungkinan PKS kembali berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar seperti halnya pada pilkada 2018 lalu, Salim mengaku belum bisa berbicara banyak terkait itu. Sebab, sampai saat ini pihaknya juga belum berkomunikasi dengan dua partai politik (parpol) tersebut.
‘’Kalau dari internal sendiri (yang berniat macung sebagai bacawali) belum ada. Termasuk komunikasi antarpartai tadi juga belum,’’ katanya.
Nur Salim mengungkapkan, parpol yang meraih empat kursi di pemilu 2024 tentu sudah memahami kaidah dalam menghadapi pilkada November mendatang. Bukan hanya pada aspek penentuan bacawali, tapi juga dalam memutuskan nama bakal calon wakil wali kota (bacawawali).
‘’Yang pasti, arahan dari DPW itu meminta kami untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Apakah ada calon yang ingin memakai atau diusung oleh PKS,’’ ungkap caleg yang meraih 2.508 suara pada pemilihan legislatif (pileg) lalu tersebut. (ggi/her)
Editor : Hengky Ristanto