KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Menjadi pimpinan DPRD Kota Madiun tidak lantas membuat Andi Raya Bagus Miko Saputra dan Armaya susah disentuh.
Kedua legislator itu tetap ingin mendengarkan masukan dari semua kalangan di daerah pemilihannya masing-masing.
Pada Selasa (19/3) malam lalu, mereka berinteraksi dengan para konstituennya dalam agenda reses untuk kali terakhir pada masa periode 2019–2024. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya (AR) bertatap muka dengan warga di aula kantor Kecamatan Manguharjo.
Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapatkan masukan dari warga terkait rencana pembangunan Pasar Sonokeling atau Pancasila.
Selain itu, dia mengungkapkan warga setempat dapat dilibatkan dalam proses pembangunan sekaligus pemanfaatan pasar tersebut. Sebab, mereka yang berdagang di pasar itu sebelum dirobohkan tahun lalu mayoritas bukan merupakan warga setempat.
‘’Pasar Sonokeling (Pancasila) dibangun tahun ini oleh pemkot. Usulan ini bisa kami perjuangkan tahun ini,’’ kata politisi PDIP itu.
Di samping tentang pembangunan Pasar Pancasila, kata AR, warga juga menyampaikan aspirasinya perihal pemanfaatan lahan kosong milik Balai Besari Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Sogaten. Misalnya, dengan dibangun ruang terbuka hijau (RTH).
‘’Nanti usulan atau aspirasi warga akan dituangkan dalam pokok pikiran (pokir) dewan dan selanjutnya diserahkan kepada bappelitbangda sebagai pertimbangan menyusun PAK 2024 atau R-APBD 2025,’’ paparnya.
Terpisah, kegiatan reses digelar Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya di balai pertemuan warga di Kelurahan Taman.
Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku banyak mendapatkan masukan dari warga terkait pembangunan infrastruktur. Di antaranya, pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), perbaikan saluran air dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH).
Dia mengungkapkan, usulan yang disampaikan konstituennya itu beberapa memang tidak masuk dalam musrenbang.
‘’Nah, adanya reses ini untuk menampung usulan yang belum terakomodir dalam musrenbang. Pokir dan musrenbang akan saling mengisi,’’ kata politikus Partai Perindo tersebut.
Lebih lanjut, Armaya menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan warga itu bakal ditinjau guna menentukan skala prioritas. Ini dilakukan karena kemampuan APBD terbatas. Meski begitu, dia mengupayakan aspirasi warga tersebut dapat terealisasi.
‘’Memang semua usulan yang disampaikan belum bisa direaliasikan. Karena yang didahulukan adalah yang prioritas. Tapi, Insya Allah seluruh usulan konstituen tetap saya perjuangkan,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Hengky Ristanto