KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Konsentrasi para anggota DPRD Kota Madiun terpecah.
Selain disibukkan pembahasan raperda inisiatif, mereka juga mulai bersiap membicarakan rancangan P-APBD 2024.
Pembahan rancangan perubahan anggaran keuangan (PAK) itu dimulai menyusul penyampaian nota keuangan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto, Senin (29/7).
Adapun P-APBD 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan pendapatan sekitar Rp 32 miliar atau 2,93 persen yang dari semula Rp 1,097 triliun menjadi Rp 1,130 triliun.
Paling besar kenaikan ada pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang naik Rp 5 miliar dan pendapatan transfer yang direncanakan naik sekitar Rp 26,7 miliar.
‘’Seperti yang disampaikan Pj wali kota, PAK (perubahan anggaran keuangan) ada kenaikan maupun penurunan anggaran di berbagai sektor," kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS.
"Meski memang fokus masih pada pembangunan,’’ sambungnya.
Selain itu, plafon anggaran belanja daerah juga berubah.
Seperti pada belanja operasi anggarannya bertambah Rp 17 miliar dari semula Rp 1,057 triliun menjadi Rp 1,074 triliun.
Kemudian, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) juga diproyeksikan bertambah Rp 907 juta.
Dari semula Rp 2 miliar menjadi 2,9 miliar. Namun demikian, untuk anggaran belanja modal berkurang. Dari sebelumnya Rp 173 miliar menjadi Rp 166 miliar.
Lebih lanjut, Andi Raya (AR) mengungkapkan, arah dan kebijakan umum pembiayaan juga mengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBD 2024.
Dari anggaran semula Rp 135 miliar menjadi Rp 113,9 miliar atau berkurang sekitar Rp 21 miliar.
‘’Fokus sementara pada penguatan anggaran program pariwisata dan perlindungan sosial," ungkapnya.
"Akan kami bahas dahulu bersama komisi dan badan anggaran. Setelah itu kami sampaikan pandangan umum,’’ ujar politisi PDIP itu.
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto mengakui dengan rancangan tersebut diketahui terjadi defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp 113,9 miliar.
Meski begitu, dia menilai besaran defisit anggaran tersebut masih dalam tahap aman. Sebab, anggaran yang ada digunakan untuk membiayai program dan belanja daerah.
Rencana defisit dan anggaran pembiayaan sekitar Rp 113, 9 miliar.
‘’Ini (nota keuangan P-APBD) masih dibahas di tingkat DPRD. Kami targetkan peningkatan PAD karena kami masih butuh anggaran untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya,’’ ungkap Eddy.
Sesuai kebijakan umum anggaran (KUA) yang disepakati, penyusunan P-APBD diwujudkan dalam program dan kegiatan yang terbagi pada sembilan fungsi.
Yakni, fungsi pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; fungsi ekonomi; fungsi perlindungan lingkungan hidup; fungsi perumahan dan fasilitas umum; fungsi kesehatan.
Juga fungsi pariwisata; fungsi pendidikan; dan fungsi perlindungan sosial.
‘’Kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Termasuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan,’’ jelasnya.
Eddy tak menampik ada penambahan BTT sebesar Rp 907 juta dalam plafon PAK 2024.
Menurut dia, penambahan anggaran itu guna antisipasi atau memaksimalkan kebutuhan tak terduga.
Baik untuk penanganan bencana maupun upaya menekan inflasi daerah.
‘’Bisa untuk mengoptimalkan upaya menekan inflasi," kata Eddy.
"Sejauh ini dampak manfaat penekanan inflasi cukup luar biasa. Di sisi lain, BTT juga dapat dimanfaatkan jika ada bencana kekeringan atau bencana lainnya,’’ tutup Eddy. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani