KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Proses lelang pengadaan barang dan jasa Pemkot Madiun sementara mandek.
Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi biangnya.
Tahun ini, rencananya ada sebanyak 44 paket yang bakal ditangani Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Kota Madiun.
‘’Dari data SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), sementara tahun ini ada sekitar 44 proyek infrastruktur masuk rencana tender,’’ kata Kabag Adbang Sekretariat Daerah Kota Madiun Malik Asmany, Senin (13/1).
Malik mengungkapkan, pemkot tak ingin terburu-buru memproses lelang proyek infrastruktur.
Dikhawatirkan, paket yang dilelang bakal terkena realokasi.
‘’Masih kami lakukan pendampingan di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah). Kami khawatir ketika masuk lelang ternyata kena realokasi,’’ ungkapnya.
Menurut Malik, pendampingan OPD diperlukan agar perencanaan lelang proyek lebih selektif. Seperti mengacu skala prioritas pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat.
‘’Kami imbau OPD tetap melakukan perencanaan lelang sebagai persiapan seandainya terdapat paket proyek tidak kena pencadangan anggaran,’’ ujar Malik.
Malik menjelaskan, persiapan tersebut sebagai antisipasi agar proses lelang dapat segera dilakukan seandainya terdapat paket proyek tidak kena refocusing anggaran.
Sebab, idealnya lelang dilaksanakan 1-1,5 bulan lamanya hingga menemukan penyedia jasa atau rekanan pelaksana yang sesuai.
‘’Paket yang masuk skala prioritas diharapkan bisa segera dilaksanakan ketika tidak kena realokasi pencadangan anggaran. Sehingga, progres pembangunan tidak terlalu lama menunggu prosesnya,’’ terangnya.
‘’Kami minta OPD jeli dan selektif memilah proyek skala prioritas. Sewaktu-waktu bisa langsung on the track,’’ imbuh Malik. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani