Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Madiun saat ini mencapai 3.200 orang, mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, kebutuhan riil ASN masih belum bisa dipetakan secara gamblang oleh pemkot, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin tidak menyebut angka pasti saat ditanya kebutuhan ASN tahun ini.
Ia hanya menjelaskan bahwa formasi dihitung berdasarkan analisis tahunan.
“Untuk guru, formasinya dihitung dari jumlah guru yang pensiun tiap tahun. Kalau ada 20 sampai 30 pensiun, ya itulah formasi kebutuhan,” ujarnya kemarin (3/6).
Sementara untuk tenaga teknis, Haris menyebut kebutuhan berkisar 10–20 orang per tahun.
Namun, tidak dijelaskan jenis jabatan dan instansi mana yang paling mendesak.
Selama ini, sejumlah sekolah mengeluhkan kekurangan guru.
Namun, formasi ASN yang disetujui pusat kerap tidak mencerminkan kebutuhan di lapangan.
Pemkot Madiun sendiri termasuk daerah yang tetap membutuhkan banyak guru dan tenaga kesehatan.
“Kami usulkan formasi sesuai kebutuhan. Tapi semuanya tetap tergantung persetujuan pusat,” tegas Haris. (err/den)
Editor : Hengky Ristanto