Jawa Pos Radar Madiun – Penanganan stunting di Kota Madiun menghadapi perbedaan data.
Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes mencatat prevalensi balita stunting 11,8 persen.
Namun, data penimbangan Dinkes-PPKB per Juni 2025 hanya 5,72 persen atau 393 balita.
Kadinkes-PPKB Kota Madiun dr Denik Wuryani menegaskan data bulan timbang lebih konkret karena mencatat by name by address.
‘’Itu data riil di masyarakat dan kami pakai untuk intervensi,’’ katanya, kemarin (25/9).
Denik menilai bulan timbang lebih representatif karena melibatkan seluruh balita.
Data ini menjadi dasar intervensi, termasuk pembentukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) hingga tingkat kelurahan.
Ada pula tim pendamping keluarga yang memantau calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
Menurutnya, stunting dipicu faktor gizi, penyakit bawaan, hingga lingkungan tak sehat.
Jika ada balita dengan penyakit, segera dihubungkan ke fasilitas kesehatan.
‘’Misalnya ada anak dengan TB, kami obati dulu. Setelah itu tumbuh kembangnya membaik,’’ jelasnya.
Sementara Wali Kota Maidi meminta seluruh lurah mengeroyok penanganan stunting di wilayahnya.
Ia menjanjikan kenaikan pangkat bagi lurah yang berhasil menurunkan angka stunting hingga 80–90 persen.
‘’Kalau kelurahan nol stunting, akan kami beri penghargaan khusus,’’ tegasnya.
Maidi menargetkan angka stunting ditekan serendah mungkin.
Kuncinya pemantauan ketat ibu hamil dan program makan bergizi (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak stunting agar tepat sasaran. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto