Jawa Pos Radar Madiun - Pemkot Madiun terus memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan ketat dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, dari tujuh dapur yang sudah beroperasi, belum satu pun yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengungkapkan, baru empat dapur sehat yang mengajukan sertifikat tersebut, yakni SPPG Ciliwung, Minak Kuncar, Merpati, dan Margo Bawero.
“Proses pengajuan sudah berjalan. Dinkes PPKB juga melakukan pendampingan agar seluruh dapur memenuhi standar kebersihan dan gizi,” ujarnya.
Menurut Bagus, Dinkes PPKB telah melakukan rapat internal untuk mempercepat penerbitan SLHS sesuai regulasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Biasanya proses sertifikasi memakan waktu satu bulan. Kami beri waktu tambahan bagi dapur yang sudah beroperasi agar segera melengkapi persyaratan,” jelasnya.
Dari total 16 dapur sehat yang ditargetkan beroperasi tahun ini, 9 dapur masih tahap persiapan.
Pemkot menegaskan, setiap dapur wajib memiliki SLHS sebelum melayani masyarakat.
“Kami ingin semua dapur berjalan sesuai standar kesehatan,” tegas Bagus.
Pemerintah juga berencana membentuk posko pengaduan MBG di TPA Winongo untuk menampung saran masyarakat.
Hingga kini, aduan yang masuk baru sekitar 1 persen, mayoritas soal variasi menu.
“Masukan masyarakat akan jadi bahan evaluasi agar program MBG makin berkualitas,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto