Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan belanja yang efektif menjadi perhatian utama DPRD Kota Madiun terhadap pemkot menjelang tahun anggaran 2026.
Seluruh fraksi menyoroti penurunan transfer keuangan daerah (TKD) yang dipangkas hingga Rp183,4 miliar.
Meski demikian, Wali Kota Madiun Maidi memastikan pemkot tetap optimistis menghadapi penurunan fiskal.
Ia menegaskan, program pembangunan tetap berjalan dengan strategi efisiensi dan penentuan prioritas yang tepat.
“Yang penting kebutuhan dasar wajib, tidak boleh ditinggalkan,” tegasnya usai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD atas Raperda APBD 2026, kemarin (31/10).
Menurut Maidi, kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran, disusul program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kota itu sehat kalau ekonominya hidup. Orang sehat karena darahnya, begitu juga kota,” ujarnya. Karena itu, sektor wisata dan investasi tetap menjadi fokus.
Data menunjukkan, kunjungan wisata di Kota Madiun terus meningkat: 1,8 juta wisatawan pada 2023, 2,5 juta pada 2024, dan ditarget 3 juta pada 2025.
“Tempat-tempat wisata yang ada harus dirawat. Pelayanan publik juga harus semakin baik,” imbuhnya.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif.
Target PAD tahun depan naik menjadi Rp295 miliar.
“PAD kita naik karena banyak investor, tapi pajak yang meningkat harus bisa langsung dirasakan masyarakat kecil,” jelasnya.
Ia mencontohkan, rumah dengan PBB di bawah Rp25 ribu akan dibebaskan, sedangkan PBB Rp50 ribu mendapat potongan 50 persen.
“Dengan kebijakan ini, PAD tetap naik, tapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil,” terang Maidi.
Pemkot juga menaruh perhatian pada pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM. Rencananya, retribusi PKL akan dihapus agar mereka tak terbebani.
“PKL dan UMKM adalah penggerak ekonomi. Kalau mereka tumbuh, kota juga tumbuh,” ujarnya.
Menurut Maidi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari sembilan jurus ekonomi yang disiapkan pemkot menghadapi kondisi fiskal saat ini.
“Ini baru tiga jurus yang kita jalankan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi menjelaskan, setelah pandangan umum fraksi, pembahasan R-APBD berlanjut ke rapat dengar pendapat (RDP) antara OPD dan komisi.
Salah satu fokusnya adalah dampak pemangkasan TKD terhadap sejumlah pos anggaran.
“Hasil pembahasan di tingkat komisi akan disinkronkan di Banggar, lalu dikonsultasikan dengan TAPD,” jelas Sutardi.
Ia menegaskan, DPRD berharap pembahasan kali ini menghasilkan skala prioritas yang tepat sasaran, terutama untuk program kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pendapatan transfer yang menurun, alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada sektor prioritas,” tegasnya.
Pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) dengan OPD dijadwalkan rampung pertengahan bulan depan.
“Dua minggu ke depan pembahasan akan kami padatkan,” tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto