MADIUN – Perbaikan kerusakan Gedung DPRD Kota Madiun akibat aksi demonstrasi pada 30 Agustus lalu dipastikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah memilih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 untuk merealisasikan perbaikan tersebut.
Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi mengatakan, anggaran perbaikan belum dapat dimasukkan dalam APBD murni 2026 karena perencanaan teknis baru selesai setelah proses pembahasan anggaran berjalan.
“Perencanaannya kemarin belum selesai saat pembahasan APBD murni. Sekarang sudah selesai, sehingga anggarannya baru bisa dimasukkan di PAK 2026, termasuk jasa konsultan perencanaan dan pengawasan,” jelasnya, kemarin (28/12).
Menurut Misdi, mekanisme anggaran pendahuluan tidak dapat digunakan karena kondisi gedung DPRD masih dinilai layak untuk menunjang aktivitas kedinasan sehari-hari.
“Pendahuluan itu harus benar-benar mendesak. Sementara ini gedung masih bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari,” ujarnya.
Terkait kemungkinan klaim asuransi, Misdi menyebut gedung DPRD Kota Madiun telah diasuransikan.
Namun pencairan klaim baru bisa dilakukan setelah seluruh proses perbaikan selesai.
“Nanti setelah diperbaiki dan kembali seperti semula, baru pihak asuransi membayar. Nilainya ditentukan oleh pihak asuransi berdasarkan usulan dari Sekretariat DPRD,” terangnya.
Berdasarkan hasil perhitungan teknis, estimasi anggaran perbaikan mencapai sekitar Rp 395 juta.
Dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki pagar yang rusak, pengecatan ulang gedung, penggantian kaca-kaca yang pecah termasuk di Gedung Paripurna, serta perbaikan taman.
“Yang paling utama memang perbaikan pagar. Kerusakannya sudah kami hitung dan tidak asal,” tegas Misdi.
Ia optimistis seluruh tahapan perbaikan dapat direalisasikan dan dituntaskan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
“Insya Allah tahun depan bisa dilaksanakan dan selesai,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto