Jawa Pos Radar Madiun – Tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin di Kota Madiun menunjukkan tren membaik.
Badan Pusat Statistik Kota Madiun mencatat indeks gini atau gini ratio 2025 sebesar 0,394, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 0,435.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan, gini ratio merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi masyarakat yang didekati melalui pengeluaran.
Semakin mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dinilai semakin merata.
“Gini ratio Kota Madiun 2025 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat mulai menurun,” ujarnya, kemarin (1/1).
Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran penduduk Kota Madiun dalam setahun mencapai Rp 18,17 juta per kapita, mencakup konsumsi makanan dan nonmakanan.
Angka tersebut telah disesuaikan dengan inflasi sehingga perbandingan daya beli antarwaktu dapat lebih akurat.
Aziz menjelaskan, penghitungan gini ratio dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan pendekatan Kurva Lorenz.
Nilai gini berada pada rentang 0 hingga 1, dari kondisi sangat merata hingga sangat timpang.
Menurutnya, penurunan gini ratio berkaitan erat dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Artinya, pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan pengeluaran yang tinggi dan rendah. Maka solusinya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.
Salah satu langkah yang dinilai efektif menekan ketimpangan adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembekalan kerja yang sesuai kebutuhan pasar.
“Jangan sampai pelatihan hanya selesai di kelas, tapi tidak terserap di dunia kerja,” tegas Aziz.
Terpisah, Wali Kota Madiun Maidi menilai penurunan gini ratio di wilayah perkotaan bukan perkara mudah.
Karakter masyarakat kota yang heterogen membuat ketimpangan tetap ada meski terus ditekan.
“Kota itu heterogen. Mata pencahariannya beda-beda. Tidak bisa disamakan seperti desa yang homogen. Maka gini ratio di kota pasti ada,” ujarnya.
Meski demikian, Maidi menegaskan Pemkot Madiun terus berupaya menekan ketimpangan melalui penguatan perlindungan sosial serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto