Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun tancap gas menjalankan empat program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih (KMP), serta pengelolaan sampah.
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun (BP) menegaskan, seluruh arahan pusat sudah ditindaklanjuti dan kini masuk tahap pelaksanaan.
“Arahan Pak Presiden jelas. Program prioritas kerakyatan harus diprioritaskan,” ujar BP usai mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan di Manguharjo, kemarin (5/2).
Untuk MBG, saat ini sudah ada 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total pengajuan 30 dapur.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih (KMP) juga mulai berjalan.
Dari 27 koperasi yang dibentuk di masing-masing kelurahan, sebanyak 19 sudah beroperasi.
Sisanya masih proses lantaran terkendala tempat.
“Yang masih delapan kelurahan ini kendalanya tempat. Tapi sudah dikomunikasikan dan tim kelurahan sudah persiapan,” terangnya.
Sedangkan Sekolah Rakyat, pemkot telah menyiapkan lahan di wilayah Winongo.
Luas lahan yang disiapkan sekitar delapan hektare.
Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial dijadwalkan turun ke Kota Madiun untuk melakukan survei kembali sekaligus komunikasi teknis pendirian sekolah tersebut.
Untuk pengelolaan sampah, BP menyebut mekanisme program sudah dipersiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Semua sudah kami jalankan dan proses. Harapannya sesuai target yang diinginkan Pak Presiden,” katanya.
BP juga menekankan soal penguatan ekonomi daerah pada 2026.
Anggaran yang sudah diploting dalam APBD, kata dia, akan dimaksimalkan dan dibelanjakan hingga Juli sesuai instruksi Kementerian Keuangan.
“Tujuannya agar perputaran ekonomi tetap bergerak dan pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun,” ungkapnya.
Di sisi lain, BP menyinggung kebutuhan penyesuaian santunan kematian.
Menurutnya, besaran santunan Rp 1 juta sudah tidak lagi relevan karena biaya pemakaman makin mahal.
“Kalau bisa tahun depan ditambah. Santunan kematian Rp 1 juta diusulkan jadi Rp 1,5 juta,” jelasnya.
Terkait perencanaan pembangunan 2027, BP memastikan tetap berpedoman pada hasil musrenbang.
Namun, dia menekankan usulan program harus mengacu pada kebutuhan, bukan sekadar keinginan.
“Yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Itu yang saya tekankan,” tegasnya.
Karena itu, dia memastikan seluruh usulan musrenbang akan difilter di tingkat kota maupun OPD, dengan mengacu pada lima prioritas pembangunan 2027 sesuai RKPD.
“Makanya, tadi saya sempat mengecek beberapa usulan-usulan ini nanti kami lihat mana saja yang benar-benar dibutuhkan (masyarakat),” tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto