Jawa Pos Radar Madiun – Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun (BP) menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan Kota Madiun 2027.
Hal itu disampaikan usai mengikuti forum konsultasi publik rancangan awal RKPD di Gedung Diklat, kemarin (12/2).
BP menyebut, konsultasi publik menjadi ruang menyerap masukan masyarakat.
Catatan dan usulan yang masuk akan dirangkum pemkot melalui Baperrida.
’’Harapannya konsultasi publik ini jadi sinergitas. Catatan-catatan dari masyarakat nanti dicatat oleh pemerintah kota melalui Baperrida,’’ ujarnya.
Menurut BP, seluruh masukan itu akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Selanjutnya, diajukan ke DPRD untuk dibahas dalam tahapan RKPD.
’’Ini nanti akan dijadikan dokumen untuk diajukan ke DPRD dan dibahas dalam pembahasan RKPD,’’ terangnya.
BP menyampaikan, proses penyusunan RKPD sudah berjalan.
Tahapan berikutnya dilanjutkan melalui musrenbang kota sebelum masuk pembahasan bersama DPRD.
’’Hari ini semuanya sudah jalan. Tinggal menunggu proses musrenbang kota dan pembahasan RKPD di DPRD,’’ katanya.
BP menambahkan, pemkot sudah menyiapkan sejumlah target prioritas pembangunan untuk 2027.
Salah satunya program Madiun Zero Waste.
Selain itu, peningkatan layanan dasar juga menjadi perhatian utama.
’’Poin penting target kami antara lain Madiun Zero Waste. Terus bagaimana pelayanan dasar, standar pelayanan minimal ini semuanya tetap berjalan bahkan kalau bisa lebih meningkat,’’ jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menegaskan pengawasan program kegiatan pemda harus diperketat.
Terutama sejak pembahasan rencana program di forum kota mulai berjalan.
Armaya menyebut, pengawalan program tidak cukup berhenti pada penetapan kegiatan.
Tetapi harus dikawal sejak perencanaan hingga penganggaran. Mulai dokumen RKPD sampai RKA.
’’Kita perhatikan fungsinya, mulai dari aturan, anggaran, sampai pengawalannya. Ini nanti tertuang dalam RKPD sampai RKA,’’ ujarnya.
Dia menekankan, setiap program harus berbasis kebutuhan masyarakat.
Bukan sekadar mengikuti usulan tanpa pertimbangan prioritas.
’’Harus berdasarkan kebutuhan. Mana yang perlu, mana yang tidak,’’ tegasnya.
Armaya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) disiplin dalam menyusun program.
Termasuk memperkuat pengawasan internal agar program yang telah ditetapkan benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, Armaya mengingatkan pentingnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi kritik dan pengawasan.
Namun harus dilakukan secara konstruktif.
’’Mengkritisi itu yang konstruktif. Tidak asal,’’ tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto