Gaya Hidup Hiburan Internasional Kab. Madiun Kota Madiun Magetan Nasional Ngawi Olahraga Pacitan Ponorogo

RKPD 2027 Kota Madiun Disorot DPRD, Program Masih Glondongan Tanpa Fokus Jelas

Hengky Ristanto • 2026-03-02 12:48:31

PEMBAHASAN RKPD: DPRD Kota Madiun menyoroti dokumen RKPD 2027 karena dinilai masih menggunakan data lama dan program belum spesifik.
PEMBAHASAN RKPD: DPRD Kota Madiun menyoroti dokumen RKPD 2027 karena dinilai masih menggunakan data lama dan program belum spesifik.

Jawa Pos Radar Madiun – Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun 2027 mendapat sorotan DPRD.

Dokumen perencanaan tersebut dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar, terutama terkait konsistensi data dan fokus program pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto mengatakan persoalan utama terlihat pada bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah.

Subbab tersebut belum menyajikan evaluasi pelaksanaan RKPD hingga triwulan III tahun 2025 sebagai dasar membaca kondisi terkini daerah.

’’Seharusnya di bab gambaran umum itu ada data evaluasi sampai 2025. Kita harus tahu eksistensi kondisi terakhir, capaian kinerjanya bagaimana, supaya arah kebijakan ke depan jelas,’’ ujarnya, kemarin (1/3).

Menurut dia, tidak disertakannya data terbaru membuat arah perencanaan kurang kuat secara analisis.

Sebagian data bahkan masih berhenti pada 2024, bahkan ada yang hanya sampai 2023 dan 2022.

Padahal saat penyusunan dokumen berlangsung, pemkot dinilai sudah dapat menggunakan data evaluasi minimal hingga triwulan ketiga 2025 sebagai acuan.

’’Kalau datanya tidak update, konsistensi dan kehandalan data menjadi lemah. Akibatnya arah kebijakan juga kurang tajam,’’ tegas politisi PKB tersebut.

Selain persoalan data, DPRD juga menyoroti substansi program dalam dokumen RKPD yang dinilai masih terlalu umum dan belum fokus pada indikator kinerja yang jelas.

’’Programnya masih glondongan. Harusnya jelas kegiatan apa, indikatornya apa, fokusnya ke mana,’’ jelasnya.

Ngedi mencontohkan sektor kesehatan yang seharusnya memiliki fokus spesifik, seperti penanganan hipertensi, diabetes, atau kesehatan ibu hamil agar arah pembangunan dapat diukur secara konkret.

DPRD berharap tim penyusun segera melakukan penyempurnaan dokumen melalui pembaruan data capaian kinerja serta penajaman fokus program pembangunan.

’’Saran sudah kami sampaikan ke tim penyusun. Harapannya dokumen ini bisa lebih tajam, berbasis data terbaru, dan benar-benar menjadi arah pembangunan daerah,’’ pungkasnya. (err/her)

Editor : Hengky Ristanto
#Perencanaan Pembangunan Daerah #RKPD Kota Madiun 2027 #apbd madiun #dprd kota madiun #madiun #kebijakan daerah Madiun