Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun berencana ikut memantau standar menu dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan standar menu sebenarnya telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih perlu diperkuat.
’’Standarisasi menu sebenarnya sudah ada. Tetapi masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi yang lebih jelas,’’ ujarnya, Minggu (8/3).
Menurut Bagus, masih banyak informasi yang beredar mengenai harga bahan baku menu MBG.
Nilainya disebut berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per porsi.
BGN juga disebut telah melakukan evaluasi terhadap penyediaan menu oleh mitra program.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pemkot berencana melibatkan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) dalam pemantauan menu yang disediakan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).
’’Saya ingin mengoneksikan dinas kesehatan dengan seluruh SPPG agar bisa memantau menu yang diberikan,’’ katanya.
Pemkot juga akan menyurati BGN untuk meminta izin melakukan pemantauan tersebut.
Bagus menilai langkah itu penting karena penerima manfaat program MBG berada di wilayah Kota Madiun.
Dia mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut melalui pesan langsung di media sosial.
Keluhan yang masuk kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
’’Seluruh laporan yang masuk akan kami teruskan agar bisa dicek dan ditindaklanjuti,’’ tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto