Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Magetan Muries Subiyantoro mempertanyakan hasil rekapitulasi data KPU Magetan yang menyebutkan tidak ada pemilih potensial non e-KTP di 15 desa yang tersebar di 9 kecamatan.
Data itu berdasarkan berita acara Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan.
“Itu tidak masuk akal. Salah satu contoh, hasil uji fakta PKD (pengawasan kelurahan) di Desa Mantren, Karangrejo ada 8 pemilih potensial non KTP elektronik,” katanya, kemarin (12/4).
Menurut Muries, banyak pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP namun sudah masuk dalam data pemilih. Seperti pemilih pemula yang saat pencoblosan 14 Februari 2024 telah berusia 17 tahun.
“Identifikasi pemilih potensial non e-KTP ini penting. Seharusnya KPU Magetan berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk percepatan perekaman pemilih pemula,” jelasnya.
Bawaslu Magetan secara resmi telah berkirim surat ke KPU Magetan terkait data jumlah pemilih potensial non e-KTP elektronik tersebut. “Kami minta untuk dicermati kembali, diperbaiki agar data pemilih valid, dan hak-hak konstitusional warga tetap terjaga,” tegasnya.
Ketua KPU Magetan Fachrudin menyatakan memang tidak ada pemilih potensial non e-KTP di 15 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Pihaknya siap menindaklanjuti temuan Bawaslu. ‘’Kita adu data saja, TPS mana yang belum kita masukkan, terutama dalam e-KTP non potensial,’’ ujarnya.
Menurut Fachrudin, ada persepsi yang berbeda antara KPU dengan Bawaslu. Misalnya, warga yang pada hari-H pemilu sudah genap 17 tahun. Atau, warga yang telah purna tugas TNI/Polri. Perbedaan persepsi lainnya seputar restrukturisasi tempat pemungutan suara (TPS). ‘’Jadi apa yang disoal Bawaslu bukan kesalahan pendataan oleh KPU. Itu hanya beda persepsi. Karena itu, ada varian data yang perlu disinkronkan,’’ tegas Fahrudin. (hyo/fin) Editor : Hengky Ristanto