Sujatno mencontohkan dua perda yang semestinya diimplementasikan secara optimal. Seperti Perda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pengembangan Usaha Mikro, dan Perda tentang Pemberdayaan Koperasi. Menurutnya, implementasi perda itu seharusnya dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ''Kami sudah ketuk palu. Ada banyak peraturan soal pengelolaan pendapatan daerah, tapi tidak jalan. Ini yang harus dimaksimalkan lagi,'' ujarnya.
Sujatno mengklaim tidak hanya dua perda tersebut yang kurang optimal. Masih banyak sederet perda yang hanya sekedar menjadi lembaran arsip negara. Karena itu dewan meminta eksekutif menjalankan perda yang telah ditetapkan. Pihaknya bakal memelototi dinas terkait agar lebih rajin dalam bekerja demi kemajuan kabupaten ini. ''Payung hukum sudah ada, tinggal bagaimana membenahi SDM (sumber daya manusia),'' ungkapnya.
Dia menjelaskan, perda merupakan salah satu perangkat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Aturan itu harus dipedomani dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. ''Harus diperkuat dengan perbup (peraturan bupati), saat ini masih lambat,'' tukasnya. (hyo/kid) Editor : Hengky Ristanto