Dana Desa Bukan Milik Segelintir Pihak

Hengky Ristanto • Dipublikasikan Jumat, 12 Mei 2023 | 18:30 WIB
Ilustrasi dana desa (DOKUMEN RADAR MADIUN)
Ilustrasi dana desa (DOKUMEN RADAR MADIUN)
MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Dewan mendorong penuntasan dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran desa. Inspektorat diminta mengawal perkembangan perkara tersebut sampai tuntas. Jika desa terkait masih membandel, mau tidak mau harus diproses hukum. ‘’Jika tidak mengindahkan rekomendasi Inspektorat, saya setuju diproses hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Magetan Sumanto.

DPRD mendukung jika desa yang tidak menindaklanjuti LHP Inspektorat diproses hukum. Sehingga bisa terungkap motif yang sesungguhnya. ‘’Apakah memang ada kasus secara pidana yang dilakukan oleh kepala desa, itu bisa diketahui kalau diproses melalui jalur hukum,” tegas politisi Golkar tersebut.

Dia mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan penggunaan dana desa oleh pemkab. Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berperan sebagai assurance and consulting. Dukungan kepala daerah juga penting. “Perlu komitmen tinggi dari  pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi terkait pengawasan dan pemantauan pengunaan dana desa,’’ tegasnya.

Sumanto menilai anggaran desa rentan penyelewengan. Padahal, seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah setempat. Ia menilai pentingnya optimalisasi peran masyarakat dalam menjalankan pengawasan APBDes. Agar penggunaannya benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa, bukan dimanfaatkan segelintir pihak. ‘’Monitoring harus dilakukan terus baik oleh Inspektorat maupun masyarakat,’’ paparnya.

Menurut dia, banyak masyarakat yang kecewa karena alokasi anggaran desa tidak sesuai peruntukannya. Pun, tidak sedikit kepala maupun perangkat desa yang terjerat kasus korupsi. ‘’Hari ini tidak korupsi, besok belum tentu. ntinya dimulai dari diri sendiri, berawal dari desa,” tutupnya. (hyo/fin) Editor : Hengky Ristanto
anggaran desa magetan penyelewengan anggaran desa dugaan penyelewengan DD-ADD