Muries menekankan, setiap aduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Termasuk coblosan legislatif yang sidah masuk tahapan administrasi dan verifikasi di komisi pemilihan umum (KPU) setempat. ‘’Misal ada bacaleg yang masih mengemban jabatan TNI/Polri dan ASN, itu juga bisa diadukan ke posko,’’ ungkapnya.
Posko pengaduan bawaslu juga untuk mengawal hak pilih masyarakat. Masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tapi belum masuk daftar pemilih bisa wadul ke posko. ‘’Tugas kami sebagai pengawas, tentu kami akan terus mengawasi jalannya pemilihan,’’ ujar Muries.
Berbagai potensi pelanggaran pemilu bisa diadukan ke bawaslu. Muries menuturkan, pengaduan juga dilayani melalui tingkat kecamatan. ‘’Kami menerima setiap aduan, tidak akan ada yang kami tolak,’’ pungkasnya. (mg1/den) Editor : Hengky Ristanto