Pemdes Harus Netral Selama Pelaksanaan Pemilu

Hengky Ristanto • Dipublikasikan Jumat, 2 Juni 2023 | 02:00 WIB
Eko Muryanto, Kepala DPMD Magetan (Dokumen/Jawa Pos Radar Magetan)
Eko Muryanto, Kepala DPMD Magetan (Dokumen/Jawa Pos Radar Magetan)
MAETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerintah desa (pemdes) harus bijak dalam urusan coblosan. Tak terkecuali puluhan desa yang masuk daerah pemilihan (dapil) 5 Magetan  dalam Pileg 2024. ‘’Terkait itu, pemdes harus menjaga netralitas,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto kemarin (31/5).

Dapil 5 Magetan diprediksi lebih panas ketimbang yang lain. Sebab, sembilan petahana masuk daftar bakal calon legislatif (bacaleg). Sementara di dapil yang mencakup Kecamatan Parang, Lembeyan, dan Ngariboyo, itu cuma tersedia delapan kursi. ‘’Kami mendorong pemdes melakukan upaya mitigasi dan pencegahan pelanggaran,’’ ungkap Eko.

Catatan DPMD, total terdapat 35 desa di dapil 5 Magetan. Perinciannya, Kecamatan Parang 13 desa, Kecamatan Lembeyan 10 desa, dan Kecamatan Ngariboyo 12 desa. Eko menuturkan, pihaknya mengajak seluruh aparatur puluhan pemdes itu untuk tetap menjaga netralitas. ‘’Hal seperti itu juga untuk desa di dapil yang lain karena juga perlu diwaspadai,’’ ujarnya.

Bagaimana jika ada pemdes nakal? Eko mengatakan, akan ada tindak lanjut terkait hal itu. Sanksi yang bakal diberikan, lanjut dia, mengikuti rekomendasi badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. ‘’Yang penting harus disadari bahwa perbedaan itu wajar, persatuan dan kesatuan yang utama,’’ ungkapnya.

Segala sesuatu tentang netralitas pemdes terkait coblosan sudah ada ketentuannya. Termasuk jenis pelanggaran serta sanksi yang bakal diberikan. ‘’Sejak Pemilu 2019, belum ada pemdes yang terkena saksi,’’ pungkas Eko. (mg1/den) Editor : Hengky Ristanto
dapil 5 magetan bacaleg dapil 5 magetan sanksi pemdes nakal netralitas pemdes magetan