Oleh: Suprawoto*
TAHUN 2005 saya mulai bekerja di Jakarta. Kepindahan saya ke Jakarta tidak diikuti dengan keluarga. Keluarga saya tetap di Surabaya. Karena istri bekerja juga di Surabaya, dan anak-anak saya yang nomor dua dan tiga masih sekolah menengah di Surabaya. Maka keputusan yang paling rasional kemudian hanya saya sendiri yang pindah.
Tahun pertama masih mengontrak rumah di Jakarta. Kemudian langsung berpikir, membeli rumah dengan cara mengangsur. Pilihan pertama daerah Selatan, karena berhawa sejuk. Sekitar Bogor. Dan akses trasportasi mudah dijangkau. Juga tidak terlalu lama perjalanan ke Jakarta, karena kantor berada di Medan Merdeka Barat.
Keputusan saya, akhirnya mengambil sebuah perumahan di daerah Cibinong. Dekat dengan pintu tol keluar Sirkuit Sentul. Perjalanan ke kantor bila normal sekitar satu jam, karena langsung lewat tol. Hawanya enak, air tanahnya juga bagus, dan bersih. PAM juga ada. Dipinggir jalan Raya Jakarta-Bogor. Tidak pernah banjir bila hujan sederas apapun.
Tahun 2007 mulai saya tempati setelah melalui perbaikan dan penyesuaian. Awalnya kalau saya berangkat ke kantor pagi jam 05.45. Dan sampai di kantor sekitar jam 07.00. Kemudian pulang kantor sekitar jam 18.00, setelah sembahyang Magrib.
Sampai di rumah rata-rata sekitar jam 21.30. Dua setengah jam kalau perjalanan pulang. Walaupun jam kantor masuk 08.00-16.00, tapi tidak mungkin datang sesuai jadwal. Beban pekerjaan dan tanggungjawab memaksa datang lebih awal dan pulang paling akhir.
Pada tahun pertama menempati rumah perjalanan berangkat dan pulang kantor terasa enak. Namun dalam perjalanan selanjutnya, keputusan yang ambil ternyata tidak paling baik. Ada yang lebih baik kalau seandainya pertimbangan-pertimbangan lainnya ada ketika itu.
Maklum belum punya pengalaman banyak, walau saya pindah dari kota besar nomor dua di Indonesia yaitu Surabaya. Namun Surabaya belum memberikan banyak pengalaman saya tentang transportasi publik masal. Kemacetan belum terjadi ketika itu.
Perjalanan dan aktivitas lainnya di Jakarta mulai terasa berat ketika memasuki tahun 2009. Kalau tahun 2007 saya berangkat ke kantor jam 05.45, mulai tahun 2009 harus berangkat lebih awal lagi. Jam 05.30 saya harus sudah berangkat. Terlambat lima sampai sepuluh menit, sudah lain ceritanya. Sampai di kantor pasti sudah mendekati jam 08.00.
Dua tahun kemudian, awal 2011, jam 05.00 saya harus sudah berangkat. Jadi sembahyang Subuh sudah pakai seragam kantor agar tidakkena macet di jalan. Praktis kerja di Jakarta hidupnya di jalan dan kantor.
Hanya kalau Sabtu-Minggu pulang ke Surabaya. Ketika itu seperti ada konvensi dari teman-teman kantor, haram hukumnya mengadakan kegiatan pada hari Sabtu-Minggu. Kecuali kegiatan itu tidak bisa dihindari. Karena hari libur untuk keluarga dan aktivitas sosial lainnya.
Tidak mungkin lagi tinggal di Cibinong, ketika awal tahun 2014 saya sebagai Sekretaris Jenderal kementerian. Jabatan membawa konsekuensi harus datang jauh lebih awal dan pulang paling akhir. Pernah pulang sampai di rumah jam 02.00 dini hari dan pagi-pagi berangkat kembali.
Bahkan harus tidur di kantor. Untuk lebih efektif dan efisien, akhirnya saya menempati apartemen anak saya, yang kebetulan dekat kantor (hanya sekitar sepuluh menit). Kebetulan setelah menikah, tidak lagi ditempati lagi.
Apa yang bisa dipetik dari pengalaman saya itu? Membeli rumah di kota besar, sebaiknya dipertimbangkan dekat dengan transportasi publik masal, utamanya kereta api dan sejenisnya.
Bahkan di kota kecil sekalipun, kalau ada akses tranportasi publik. Kalau pergi dan aktivitas kemanapun akan sangat mudah dan murah. Baik ke kantor maupun keperluan lainnya.
Keputusan pemerintah kemudian, untuk membuat transportasi masal di Jakarta menurut saya sangat tepat walau sebenarnya terlambat. Gagasan transportasi publik masal dimulai tahun 2004 dengan kebijakan membuat Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jakarta.
Awalnya juga mendapat kritik dari masyarakat, namun setelah berjalan menjadi alternatif pilihan transportasi publik di Jakarta.
Kemudian sistem kereta komuter diperbaiki. Dulu namanya kereta komuter betul-betul amburadul. Banyak penumpang tidak membeli tiket. Malahan banyak penumpang yang naik di atas gerbong di bawah kabel listrik tegangan tinggi.
Walaupun sudah dipasang kawat berduri gerbong-gerbongnya. Bahkan pernah dilakukan rasia dengan cara penumpang yang naik di atas gerbong disemprot. Namun tidak pernah jera, dan tetap saja naik.
Kondisi berubah drastis, ketika kebijakan manajemen stasiun mulai distrerilkan dari yang tidak ada kepentingan. Pedagang ditertibkan, dan lingkungan stasiun ditertibkan. Awalnya mendapat perlawan dan demo para mahasiswa.
Bahkan mahasiswa UI kampus Depok demo menentang kebijakan manajemen PT KAI. Untungnya manajemen tidak goyah, dan terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Hasilnya bis akita nikmati sekarang ini.
Demikian juga LRT, MRT, kereta cepat, dan tentunya kebijakan yang akan terus dilakukan untuk memudahkan dan mengantisipasi pelayanan mobilitas masyarakat.
Saya tidak bisa membayangkan Jakarta kalau tidak ada keberanian mengambil kebijakan seperti itu, akan seperti apa transportasi publiknya. Walaupun masih juga belum bisa melayani seleuruh kepentingan, namun arahnya sudah baik.
Tahun 1984 saya mulai bekerja di Surabaya. Dulu Surabaya belum macet seperti sekarang. Transportasi andalan warga adalah naik bemo, walau sebenarnya bukan lagi roda tiga lagi. Angkot kalau sekarang. Tapi warga Surabaya dulu tetap mengatakan naik bemo. Kalau dekat, masyarakat masih naik sepeda. Sepeda motor belum banyak.
Karena minyak mendapat subsidi dan harganya relatif murah, seiring meningkatnya penghasilan masyarakat mobilitas masyarakat beralih ke sepeda motor dan kendaraan roda empat pribadi. Apalagi dengan kepemilikan kredit. Bahkan tanpa uang muka.
Jalan-jalan di Surabaya dipenuhi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Transportasi publik malah tergeser kalau tidak enak dikatakan mati. Warga Surabaya hampir pasti menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan apapun saat ini. Jangan heran kalau sering terjadi macet dimana-mana. Apalagi pada jam sibuk.
Lihat saja Hongkong, Singapura untuk menahan supaya warganya tidak memiliki kendaraan bermotor pribadi pajak, dan bahan bakar dibuat sangat mahal. Dengan demikian warganya memilih untuk memakai transportasi publik. Negara atau kota itu kecil, namun kebijakan yang diambil bisa menjadi pelajaran dalam mengambil kebijakan kita.
Tidak hanya di Surabaya, di kota kecil sekalipun di Indonesia transportasi publik mati suri atau bahkan mati. Semua masyarakat beralih ke transportasi pribadi. Dulu ada trem listrik di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya.
Kereta api juga menjangkau sampai kota kecil kecamatan. Jalur kereta api Madiun-Slahung Ponorogo, Semarang-Yogyakarta lewat Magelang-Muntilan, Jember-Kalisat-Bondowoso-Panarukan, Kamal-Sumenep di Madura dll menjadi mati. Bahkan sengaja dimatikan. Jadinya setelah merdeka jalur kereta api tidak bertambah, namun justru banyak berkurang.
Kalau seandainya kereta-kereta itu masih hidup, dan malah ditambah tentu sangat memudahkan masyarakat. Mungkin saat ini bisa diganti dengan kereta listrik. Saya membayangkan kota-kota besar di Indonesia tak ubahnya seperti kota-kota di negara maju.
Transportasi publik di kota, selain bus ada trem listrik dalam kota yang teintegrasi. Karena transportasi publik yang baik dan dapat subsidi pemerintah itulah, masyarakat enggan menggunakan kendaraan pribadi. Justru orang yang memiliki mobil biasanya orang yang tinggal di pelosok pedalaman.
Betapa mahalnya kita kalau bepergian di Indonesia. Kalau kita pergi dari Madiun ke Surabaya dengan kendaraan pribadi, bensinya saja habis sekitar 30 liter. Kemudian untuk tolnya saja sekitar 300 ribu rupiah PP. Ditambah makan selama perjalanan sudah habis berapa. Agak hemat memang kalau bisa pergi berombongan. Tapi kalau sendiri atau berdua, terasa mahal.
Kalau naik transportasi umum, seperti naik kereta Sancaka Go Show yang tarip murah sekali pun, satu orang ongkosnya 135 ribu untuk kelas eksekutif, sedang ekonomi 105 ribu. Turun Stasiun Gubeng harus disambung taksi ke rumah, habis 70 ribu.
Kalau cari lebih murah pakai taksi online. Kalau naik bis patas 70 ribu turun terminal Bungurasih. Disambung taksi sama habisnya sekitar 70 ribu sampai rumah.
Kalau seandainya dari stasiun dan terminal ada transportasi publik terintegrasi seperti kereta, trem, bis kota dan sejenisnya tentu akan memudahkan masyarakat kita dalam melakukan aktivitasnya. Dan ongkosnya menjadi jauh lebih murah.
Sayangnya kita dulu memberikan subsidi minyak, dari pada subsidi transportasi publik. Kalau sejak awal dulu, sebelum masyarakat berbondong-bondong beralih ke kendaraan pribadi, yang diberi subsidi justru transportasi publik dan juga membangun infrastruktur publiknya.
Ceritanya mesti akan lain. Bisa jadi kita saat ini, budaya menggunakan transportasi publik sama seperti negara maju dan makmur lainnya.
Saya kemudian menjadi ingat buku yang ditulis oleh John Perkins yang berjudul “Pengakuan Bandit Ekonomi-Kelanjutan Kisahnya di Indonesia dan Dunia Ketiga.” Yang sangat menyentak saya ketika awal membaca buku ini.
Bagaimana pengakuan John Perkins bahwa Indonesia adalah tugas pertama dan sekaligus korban pertama dalam petualangannya dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan.
Kebijakan yang strategis di Indonesia dan dunia ketiga berusaha untuk diintervensi dengan cara penyuapan dan cara lainnya. Bahkan dengan umpan wanita. Demikian John Perkins menariskan pengakuannya. Membaca buku ini kita akan dibawa tamasya melihat kecurangan-kecurangan di negeri ini dan negara lainnya.
Negara yang demikian besar dan berdaulat ternyata sangat rentan dan banyak dihuni para koruptor yang kebijakan kemudian justru menyengsarakan rakyat. Kadang dari luar kelihatan baik sesaat, humanis, pro rakyat, namun hasilnya justru menina bobokkan masyarakat.
Kemudian tentu kita boleh bertanya flashback ke belakang, mengapa kebijakan-kebijakan di Indonesia seperti ini. Jangan-jangan kebijakan yang diambil seperti salah satunya tentang pemberian subsidi minyak ketika itu, dipengaruhi dan diintervensi seperti diceritakan John Perkins.
Dengan pemberian subsidi minyak, harga bahan bakar murah, rakyat yang meningkat daya belinya akan membeli mobil dan motor. Dan yang pasti, paling untung adalah perusahaan otomotif. Mobil dan motor yang berbahan bakar subsidi itu, sudah pasti bukan buatan dalam negeri. Semuanya harus impor.
Kalau seandainya yang diberi subsidi adalah transportasi publik, bisa jadi transportasi publik kita saat ini bisa seperti Belanda, Jerman, Inggris, Jepang, Singapura, Hongaria, dan negara maju lainnya. Menjangkau ke pelosok negeri.
Infrastruktur jalan untuk transportasi publik seperti rel kereta menjangkau ke pelosok negeri. Sebaliknya tidak bertambah justru berkurang dibandingkan dulu jaman Belanda. Demikian juga, jalan umum dibangun memudahkan mobilitas transportasi publik.
Apalagi di hari besar seperti hari Raya Idhul Fitri, ketika masyarakat memerlukan transportasi publik dapat melayani dengan baik. Masyarakat mendapat akses sampai di pelosok desa. Jadinya kita hanya bisa berandai-andai. Tapi kita belum terlambat kok, dari pada tidak dimulai sama sekali. Walau kesadaran akan kesalahan yang kita ambil itu baru sakarang. (*)
*Penulis adalah mantan bupati Magetan
Editor : Mizan Ahsani