Gerbong dan Sopir

Mizan Ahsani • Dipublikasikan Kamis, 22 Agustus 2024 | 21:45 WIB
Didik Haryono, mantan Kades Soco, Anggota Terpilih DPRD Magetan 2024-2029 (DOKUMEN RADAR MADIUN)
Didik Haryono, mantan Kades Soco, Anggota Terpilih DPRD Magetan 2024-2029 (DOKUMEN RADAR MADIUN)

Oleh: Didik Haryono* 

HEBOH. Di saat pendaftaran pasangan cabup-cawabup tinggal menghitung hari, dunia perpolitikan Tanah Air dibikin heboh. Yakni, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PPU-XXII/2024. Putusan itu telah mengubah syarat dukungan pasangan calon di pilkada.

Jika dalam UU 10/2016 pasal 40, paslon yang mau maju pilkada disyaratkan mendapat dukungan 20 persen jumlah kursi di DPRD atau 25 persen suara sah, kini diturunkan secara proporsional sesuai jumlah DPT di daerah itu.

Di Magetan misalnya, yang jumlah DPT berkisar 500 ribu–1 juta, maka paslon yang hendak maju cukup mendapatkan dukungan partai yang memiliki suara 7,5 persen dari suara sah saat Pemilu 2024 lalu.

Jika jumlah suara sah di Magetan pada Pemilu lalu sebanyak 424.243, maka partai yang mendapatkan suara minimal 31.818 suara bisa memberangkatkan paslon bupati dan wakil bupati.

Dengan perhitungan tersebut, maka ada delapan partai di Magetan yang bisa memberangkatkan paslon sendiri dalam pilkada November mendatang. Yakni PKB, PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, dan Nasdem.

Lantas akankah Pilkada Magetan akan diikuti banyak calon? Apakah partai-partai yang memenuhi syarat itu akan mengajukan paslon sendiri?

Jika pilkada itu diibaratkan sebagai jalur perjalanan, maka kemenangan adalah tujuannya. Partai politik adalah kendaraannya. Pas cabup-cawabup adalah sopir dan keneknya. Dan, masyarakat pemilih adalah penumpangnya.

Siapa yang ingin jadi bupati dan wakil bupati, maka harus mengikuti  pilkada. Yang bisa ikut pilkada adalah partai yang memenuhi syarat sebagai pengusung. Putusan MK Nomor 60 berdampak pada tersedianya banyak kendaraan yang bisa ditumpangi paslon untuk maju pilkada.

Namun, banyaknya kendaraan tidak serta merta diminati sopir dan kenek. Sebab, seorang sopir dan kenek memiliki banyak pertimbangan untuk menumpangi kendaraan itu.

Misalnya, apakah kendaraan tersebut dalam kondisi baik, sehat, dan layak jalan sehingga bisa ditumpanginya sampai di tujuan.

Jika kendaraan dalam keadaan siap, maka sopir dan kenek akan mempertimbangkan kecukupan logistik untuk perjalanan sampai di tujuan. Seperti bahan bakarnya, suku cadang onderdilnya, biaya makan minum dan lain-lainnya.

Baca Juga: Hasil Putra Jatim vs DIY di Piala Kapolri 2024: Rivan Nurmulki dan Doni Haryono Menggila, Lumat Jogja 3-0

Dan yang tak kalah penting, seorang sopir dan kenek juga akan mempertimbangkan jumlah penumpang yang akan diangkut. Karena jumlah penumpang menjadi penentu apakah sopir dan kenek itu bisa sampai tujuan atau tidak.

Sehingga, sopir dan kenek juga harus mempertimbangkan cara bagaimana bisa menarik penumpang agar mau menaiki kendarannya.

Progam apa yang ditawarkan, harus keliling ke jalur mana, menemui siapa saja, dan bila perlu cashback apa yang diberikan agar penumpang mau menaiki kendarannya.

Dan semua itu membutuhkan energi yang besar. Rasanya tidak ada sopir dan kenek yang nekat membawa kendaraanya hanya dengan penumpang beberapa kursi saja.

Sama halnya dengan Pilkada Magetan, meski ada delapan partai yang bisa memberangkatkan paslon sendiri, penulis tidak yakin akan ada delapan paslon yang maju pilkada. Karena maju pilkada, bukan sekedar bisa atau tidak bisa terdaftar di KPUD sebagai paslon.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Seperti kesiapan mental untuk menghadapi pertarungan pilkada yang menguras emosi dan mental. Juga kesiapan logistic. Karena pilkada merupakan ajang menarik simpati rakyat, maka dibutuhkan banyak energi untuk memikat rakyat.

Seperti sarana untuk bersosialiasi, konsolidasi dengan tim pemenangan, keliling berkampanye, membangun jaringan, dan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan pemilih.

Selain itu, paslon juga akan mempertimbangkan potensi kemenangannya jika maju dalam pilkada. 

Potensi kemenangan itu bisa terukur dari kendaraan yang tumpangi, jaringan yang di bangun, dan respon pemilih. Hal itu bisa diuji dari hasil survey, tanggapan masyarakat, atau konsolidasi tim pemenangan.

Intinya, maju pilkada itu tidak sama dengan maju ketua RT. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Dan banyak hal pula yang dipertaruhkan. Tidak sekedar ada kendaraan kosong, di sewa, lalu berangkat. Tapi kalau ingin coba-coba dan mencatatkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati, ya silakan saja. (*)

*) Penulis adalah mantan Kades Soco yang sedang menyelesaikan Magister Kebijakan Publik di Unair Surabaya.

Editor : Mizan Ahsani
Sumber : Radar Madiun
pilkada mahkamah konstitusi syarat putusan pasangan calon mk