Jawa Pos Radar Magetan – Polemik pengelolaan kawasan wisata Telaga Sarangan kembali mencuat.
Pemerintah pusat mulai memberi perhatian setelah menerima sejumlah aspirasi terkait pengembangan ikon wisata Magetan tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini Mochamad menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya menerima sejumlah aspirasi, salah satunya mengenai pengelolaan lahan wisata di kawasan Perhutani. Ini akan saya pelajari untuk dibawa ke pusat,” ujarnya, Minggu (16/11).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan Joko Trihono menilai perhatian pusat menjadi momentum strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan kewenangan.
Sebab, sebagian kawasan Telaga Sarangan berada di bawah Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Kondisi itu membuat pemkab tidak leluasa melakukan pengembangan menyeluruh.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan ke pusat, termasuk permohonan agar pengelolaan Telaga Sarangan bisa diberikan kepada pemkab,” jelasnya.
Joko menyebut dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan pariwisata Magetan.
Potensi besar yang dimiliki Sarangan kerap terbentur persoalan administratif lintas instansi.
“Harapan kami, perhatian pusat membuat pengembangan Sarangan lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto