Jawa Pos Radar Magetan – Raperda APBD 2026 Magetan resmi diajukan untuk evaluasi Gubernur Jawa Timur.
Bupati Nanik Endang Rusminiarti memastikan tahapan itu ditempuh setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna, Jumat (28/11).
Total alokasi anggaran tahun depan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun.
Nanik menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan RKPD, KUA–PPAS, serta seluruh ketentuan regulasi yang berlaku.
Proses pembahasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif.
Belanja daerah tetap diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Belanja 2026 tetap fokus pada kebutuhan wajib dan prioritas layanan publik,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Magetan masih mengandalkan transfer pemerintah pusat dan provinsi sebagai porsi terbesar.
Upaya optimalisasi PAD terus berjalan melalui perbaikan tata kelola serta pemanfaatan potensi lokal.
Ia juga mengungkapkan, komponen pembiayaan daerah mengalami defisit.
Kekurangan tersebut akan ditutup menggunakan SILPA tahun sebelumnya serta refocusing pada anggaran nonprioritas.
“Penetapan APBD baru bisa dilakukan setelah hasil evaluasi gubernur kami terima. Evaluasi ini penting untuk memastikan APBD sinkron dengan kebijakan provinsi dan nasional,” terang Nanik.
Ketua DPRD Magetan Suratno menyebut pihaknya menunggu catatan koreksi dari Gubernur Jatim.
Ia menyinggung keterlambatan pembahasan yang sempat menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar).
“Harapannya APBD Rp 1,8 triliun ini benar-benar memberi manfaat nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto