Jawa Pos Radar Magetan – Ketahanan pangan masih menjadi isu utama yang mendapat perhatian serius Pemkab Magetan.
Bupati Nanik Endang Rusminiarti menegaskan bahwa pemenuhan pangan merupakan hak dasar warga dan harus dijamin negara melalui kebijakan daerah yang kuat.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar baru-baru ini, Nanik menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan di seluruh wilayah Magetan.
Mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau menjadi fokus utama.
“Akses harus adil dan pemanfaatan pangan harus beragam, bergizi, aman, dan terjangkau. Ini tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Nanik juga menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Kolaborasi menjadi kunci agar program swasembada yang digulirkan pemkab dapat berjalan konsisten dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Isu ini kompleks. Butuh sinergi semua pihak agar ketahanan pangan Magetan semakin kuat,” kata Bunda Nanik.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa Magetan masih surplus pada sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, sayur, buah, daging, dan umbi-umbian.
Bahkan, dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Timur, Magetan menempati posisi keempat dengan skor 75,28, berada tepat di bawah Mojokerto, Gresik, dan Kota Madiun.
Komponen ketersediaan pangan juga berada pada kategori aman dengan nilai 64,88, mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga pasokan dan produksi pangan.
Sebagian besar wilayah pertanian Magetan berada di lereng Gunung Lawu yang dikenal subur dan mendukung keberagaman tanaman lokal.
Kondisi geografis inilah yang menjadi modal besar bagi Magetan dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Magetan, Saif Muchlissun, menyampaikan bahwa program pangan daerah didasarkan pada evaluasi kondisi satu tahun terakhir.
Meski menghadapi tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga penyesuaian lahan, kondisi pangan Magetan relatif stabil.
“Melalui evaluasi ini, kebijakan pangan diarahkan agar stabilitas pasokan tetap terjaga dan program ketahanan pangan berjalan optimal,” jelas Saif. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto