Jawa Pos Radar Magetan – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung alias dipilih DPRD menuai penolakan keras di daerah.
DPC PDI Perjuangan Magetan menegaskan sikap menolak skema tersebut.
Wakil Ketua DPC PDIP Magetan Joko Suyono menilai pilkada lewat DPRD merupakan langkah mundur yang mencederai prinsip demokrasi.
Menurutnya, wacana tersebut berpotensi memangkas hak politik masyarakat.
“Kalaupun memang undang-undang tidak melarang, DPRD bisa mewakili masyarakat. Tapi kita perlu paham, ini salah satu bentuk pemotongan atau pembungkaman hak demokrasi rakyat Indonesia,” tegas Joko.
Ia mengibaratkan kondisi rakyat saat ini yang hak-haknya kian tergerus.
Mulai dari penguasaan sumber daya alam seperti hutan, tanah, hingga tambang, banyak yang tidak lagi sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Menurut Joko, hak memilih pemimpin secara langsung merupakan benteng terakhir demokrasi yang wajib dipertahankan.
“Yang dimiliki rakyat tinggal suara mereka, mosok itu juga dirampas. Oleh karenanya, pemilihan harus dilakukan langsung,” tandas politisi senior tersebut. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto