Jawa Pos Radar Madiun – Kinerja Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Magetan mendapat sorotan DPRD.
Sekretaris Komisi A DPRD Magetan Didik Haryono menilai satgas belum menunjukkan respons cepat terhadap keluhan wali murid terkait temuan telur rebus MBG yang masih terdapat kotoran.
’’Satgas ini seperti ada tapi tidak ada. Hanya formalitas. Seharusnya tidak sekadar menerima pengaduan, tapi menunjukkan aksi nyata,’’ ujarnya kemarin (26/2).
Menurut Didik, satgas seharusnya segera turun ke lapangan melakukan verifikasi langsung.
Mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, hingga penerima manfaat guna memastikan persoalan secara menyeluruh.
’’Harusnya langsung turun, perjelas masalahnya, lalu tentukan sanksi sesuai SOP. Jangan hanya menerima laporan tanpa pertanggungjawaban ke publik,’’ tegas politisi Golkar tersebut.
Dia menekankan pengawasan harus dilakukan secara berjenjang.
Pelanggaran pertama dapat diberi peringatan, namun jika berulang satgas diminta berani mengusulkan penghentian operasional SPPG.
Didik mengingatkan setiap dapur SPPG melayani ribuan paket MBG setiap hari sehingga pengawasan wajib diperketat, apalagi jumlah dapur terus bertambah.
Selain aspek gizi, DPRD juga menyoroti kualitas makanan.
Anggaran Rp 8–10 ribu per paket dinilai harus sebanding dengan mutu makanan yang diterima siswa.
’’Jangan sampai anggaran sekian, tapi kualitas jauh di bawah. Itu tidak rasional,’’ katanya.
Dia menambahkan kewenangan pengawasan program MBG di daerah berada pada Satgas MBG sesuai Keppres 115/2025 sehingga fungsi pengawasan harus dijalankan optimal.
’’Program harus berjalan baik dan kejadian serupa tidak terulang,’’ pungkasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto