MAGETAN – Pemkab Magetan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di Ruang Ki Mageti, Jumat (13/3).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Magetan Saif Muchlisun mengatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pemantauan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dapur, pengecekan menu, hingga memastikan penggunaan bahan pangan lokal.
’’Pemda wajib memastikan dapur menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, maupun UMKM lokal. Selain itu keamanan pangan, higienitas, dan kualitas gizi juga harus diawasi,’’ ujarnya.
Menurut Saif, dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi hingga penutupan.
Pemkab juga dapat mengirimkan rekomendasi penutupan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan dapur dengan kondisi tidak higienis atau menimbulkan kasus keracunan.
Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menegaskan kepala SPPG harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.
’’Tanggung jawab kepala SPPG sangat besar. Baik tidaknya operasional dapur juga bergantung pada kepala SPPG,’’ katanya.
Dia juga mengingatkan pembangunan dapur SPPG baru harus melalui proses perizinan yang jelas dan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
’’Saya berharap program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi petani lokal di Magetan,’’ tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Magetan Dyah mengatakan seluruh dapur SPPG diharapkan memanfaatkan bahan baku dari pemasok lokal.
Koordinasi antara yayasan, mitra, dan ahli gizi juga perlu diperkuat, khususnya dalam penyusunan menu.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat menyebut saat ini terdapat 55 dapur SPPG di Magetan yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta izin Kelayakan Keamanan Pangan Rumah Produksi (KKPR).
’’Dalam rangka monitoring dan evaluasi, kami akan melakukan survei inspeksi lingkungan melalui puskesmas,’’ jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Magetan Suhardi menambahkan program MBG saat ini belum menjangkau seluruh sekolah di Magetan.
Meski demikian, pihaknya tetap memantau distribusi makanan serta kecukupan menu bagi siswa.
’’Kami terus memantau pendistribusian MBG agar kualitas menu yang diterima siswa tetap terjaga,’’ pungkasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto