Jawa Pos Radar Madiun – Komisi B DPRD Magetan bergerak cepat melakukan evaluasi pasca-libur panjang Lebaran 2026.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan, Kamis (2/4), dewan menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari kebersihan lingkungan hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, mengapresiasi langkah Disbudpar yang mulai melakukan pembenahan di kawasan Telaga Sarangan.
Salah satu poin yang mengalami peningkatan signifikan adalah intensitas pengelolaan sampah.
Baca Juga: DPRD Ponorogo Tuntas LHKPN, 45 Anggota Sudah Lapor
“Kami mencatat ada peningkatan layanan kebersihan. Jika sebelumnya hanya dilakukan dua kali, kini menjadi tiga kali sehari. Penambahan 20 box truk sampah bantuan dari Bank Jatim juga menjadi suplemen penting untuk menjaga estetika Sarangan,” ujar Rita.
Selain kebersihan, praktik getok harga yang kerap dikeluhkan wisatawan juga menjadi perhatian serius.
Disbudpar menjamin bahwa skema pengawasan harga di lapangan tahun ini diperketat guna menjaga kenyamanan pengunjung.
Meski secara statistik jumlah kunjungan wisata Lebaran 2026 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu, Rita menilai kondisinya masih dalam batas wajar.
Baca Juga: 10 Laptop untuk Anak Sekolah di Bawah Rp5 Juta Terbaik 2026: Murah, Kencang, dan Anti-Lemot
Kejar Target PAD dan Dorong E-Ticketing
Dalam pertemuan tersebut, Komisi B turut membedah capaian PAD sektor pariwisata.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi PAD dari objek wisata Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu tercatat baru menyentuh angka 21 persen.
Adapun target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 23,4 miliar.
Baca Juga: BRI Ingatkan Bahaya Phishing, 477 Ribu Kasus Penipuan Tercatat
Menyikapi hal tersebut, Rita menekankan perlunya langkah strategis untuk mengejar sisa target di kuartal berikutnya.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah dukungan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk agenda Labuhan Sarangan pada tahun 2027 mendatang.
Kegiatan budaya ini diharapkan menjadi magnet besar bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.
“Kami mendorong Disbudpar untuk tidak hanya fokus pada layanan, tapi juga memperkuat strategi promosi inovatif agar daya tarik wisata kita tetap kompetitif,” imbuhnya.
Baca Juga: Hunting MPV Bekas Rp 250 Juta? Ini 4 Pilihan Paling Worth It untuk Keluarga
Poin paling tegas yang disampaikan dewan adalah mengenai urgensi penerapan sistem e-ticketing.
Digitalisasi tiket dinilai sebagai solusi mutlak untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan sekaligus mencegah kebocoran PAD.
“Sistem e-ticketing harus segera direalisasikan. Digitalisasi ini penting untuk optimalisasi pendapatan daerah. Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda,” tegas politisi perempuan tersebut.
Komisi B berharap, dengan sisa waktu yang ada di tahun 2026, Disbudpar mampu melakukan terobosan baru sehingga target PAD pariwisata dapat tercapai secara maksimal. (ril/*/naz)
Editor : Mizan Ahsani