Jawa Pos Radar Magetan - Revitalisasi Pasar Sayur Magetan diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 200 miliar.
Nilai fantastis itu membuat Pemkab Magetan harus mengetuk pintu pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan ulang pusat perdagangan terbesar di Bumi Ki Mageti tersebut.
Proposal bantuan revitalisasi bahkan sudah disodorkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Langkah itu menjadi upaya awal agar proyek besar tersebut mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan Kiki Indriyani mengatakan, kebutuhan anggaran revitalisasi Pasar Sayur jauh melampaui kemampuan fiskal daerah.
’’Kami mengajukan proposal karena kebutuhan anggarannya sangat besar, sekitar Rp 200 miliar,’’ ujarnya kemarin (7/6).
Menurut Kiki, Kemendag memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.
Namun, proses masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum masuk pembahasan anggaran.
Pemerintah pusat terlebih dahulu akan melakukan verifikasi data dan menyusun justifikasi teknis sebagai dasar pengajuan ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Jika rekomendasi teknis telah diterbitkan, usulan revitalisasi akan dibawa ke tahap berikutnya di kementerian terkait hingga pembahasan bersama DPR RI.
’’Kalau rekomendasinya sudah keluar, akan menjadi dasar pengajuan ke Kementerian PU,’’ katanya.
Pemkab menargetkan Pasar Sayur Magetan berubah menjadi pusat perdagangan modern yang lebih representatif.
Tidak hanya lebih nyaman dan bersih, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing pedagang tradisional di tengah persaingan dengan pasar modern.
Kondisi pasar yang menjadi sentra aktivitas ekonomi masyarakat Magetan itu saat ini dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Karena itu, revitalisasi menjadi salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan pemerintah daerah.
Meski belum ada kepastian kapan proyek tersebut direalisasikan, peluang mendapatkan dukungan pemerintah pusat dinilai cukup terbuka.
Terlebih program revitalisasi pasar tradisional sejalan dengan upaya penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu fokus pembangunan nasional.
’’Kami optimistis karena respons kementerian cukup baik. Tinggal menunggu proses dan tahapan berikutnya,’’ tandas Kiki. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto