Jawa Pos Radar Magetan – Pemkab Magetan mulai menerapkan kebijakan labelisasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi penyaluran bansos sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak.
Melalui program tersebut, rumah penerima bantuan akan ditempeli stiker khusus yang menunjukkan status mereka sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Magetan Elmy Kurniarto Widodo mengatakan labelisasi bukan sekadar penanda administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.
"Labelisasi bertujuan mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan sosial, dan menjadi dasar evaluasi kelayakan penerima bansos," ujarnya, Senin (22/6).
Program tersebut menyasar seluruh penerima bantuan sosial yang berasal dari program pemerintah pusat.
Mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Dalam pelaksanaannya, Dinsos menggandeng berbagai pihak mulai pemerintah desa, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga tokoh masyarakat setempat.
Menurut Elmy, pemasangan stiker tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma atau perlakuan diskriminatif kepada penerima bantuan.
Sebaliknya, kebijakan tersebut menjadi sarana untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta memudahkan proses evaluasi apabila ditemukan perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat.
Karena itu, pendekatan yang digunakan di setiap desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat agar pelaksanaan program tetap berjalan kondusif.
"Setiap desa memiliki pendekatan berbeda. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bersama terkait kondisi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Selain meningkatkan transparansi, labelisasi juga diarahkan untuk mendorong proses graduasi KPM atau keluarnya penerima dari program bantuan sosial ketika kondisi ekonominya sudah membaik.
Dengan mekanisme tersebut, bantuan yang tersedia dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Menurut Elmy, kesadaran untuk graduasi secara mandiri menjadi salah satu indikator keberhasilan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ketika ada keluarga yang sudah lebih sejahtera dan bersedia graduasi secara sukarela, kesempatan bantuan bisa diberikan kepada warga yang kondisinya masih membutuhkan," tegasnya. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto