Jawa Pos Radar Madiun - Jajaran akademisi lintas sektor, peneliti, bersama para praktisi ekonomi nasional bergerak taktis merumuskan cetak biru keselamatan bangsa guna membentengi kedaulatan domestik dari ancaman badai polikrisis global.
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Sangihe bekerja sama dengan CV ODIS Olahdata Integra Solusindo dan Yayasan Kharisma Venti Rahmawati sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Ekonomi dan Manajemen Bisnis (2nd SENAKOMBIS 2026) pada Sabtu (4/7).
Gelaran tahunan ini didukung penuh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Universitas Terbuka (UT), serta Universitas Muara Bungo Jambi.
Forum ilmiah ini menjadi wadah krusial untuk menjawab tantangan dunia tahun 2026 yang kian terfragmentasi akibat gejolak geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah, gerakan de-dolarisasi moneter global, hingga disrupsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Kondisi makro eksternal tersebut diakui telah memicu efek domino langsung ke jantung perekonomian domestik berupa lonjakan inflasi pangan serta tingginya volatilitas nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Aturan B50 Resmi Bergulir, Pertamina Sebut 29 Terminal BBM di Seluruh Indonesia Siap Distribusi
Respons Era Ekonomi Entropi dan Reformasi Sektor Agraris
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana UNPAS, Prof. Dr. H. Jaja Suteja, S.E., M.Si., CFRM, DBA, menegaskan bahwa tata ekonomi dunia saat ini telah memasuki era Ekonomi Entropi yang serba terhubung sekaligus sangat rapuh.
Ia menyerukan urgensi perombakan total arsitektur logistik nasional dari model lama Just-in-Time menjadi Just-in-Case yang berbasis pemetaan multi-tier real-time dan optimalisasi sensor sensor pintar.
Menurut Jaja Suteja, transformasi digital merupakan perisai utama pertahanan terhadap polikrisis, namun kedaulatan perlindungan data nasional tetap menjadi harga mati yang wajib diproteksi menggunakan sistem keamanan Zero-Trust Architecture.
Bergeser ke sektor hulu, Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kaum petani pedesaan yang menjadi penyumbang nyata sebesar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Mulyadi merekomendasikan pelaksanaan reformasi radikal terhadap regulasi agraris melalui empat dimensi utama, yakni penguatan instrumen asuransi pertanian, pembukaan akses pembiayaan murah, eksekusi reforma agraria yang adil, serta pengendalian ketat kebijakan impor pangan.
Baca Juga: Kronologi Bus Sugeng Rahayu Terbalik Masuk Sungai di Nganjuk, Evakuasi Korban Berlangsung Dramatis
Enam Pilar UMKM Naik Kelas dan Karakter Kepemimpinan BANI
Sementara itu, strategi penguatan ekonomi mikro di sektor hilir dipaparkan secara gamblang oleh Etty Puji Lestari dari Universitas Terbuka yang menyoroti sektor UMKM sebagai penguasa 61 persen PDB dan penyerap 97 persen tenaga kerja.
Etty merumuskan enam pilar transformasi UMKM Naik Kelas di era AI, di mana para pelaku usaha dituntut adaptif memanfaatkan asuransi produktivitas, perluasan pasar via marketplace, pembayaran nontunai QRIS, literasi keuangan, hingga sistem pengambilan keputusan berbasis data (Data-Driven Decision Making).
Menutup rangkaian pemikiran, Kepala Divisi Transformasi Digital & PMO BPKH RI sekaligus Wakil Ketua Bidang I Pengurus Pusat ISEI, Indriayu Afriana, mengingatkan bahwa di tengah dunia yang rapuh dan penuh kecemasan (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible atau BANI), faktor penentu ketangguhan bangsa terletak pada manusianya.
Melalui pendekatan Astagatra dan Model 5A yang meliputi tahapan Aware, Accept, Adapt, Apply, hingga Advance, Indriayu menegaskan bahwa visi berkelanjutan, integritas moral, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel jauh lebih penting ketimbang kecanggihan teknologi itu sendiri.
Sinergi pemikiran dalam seminar ini semakin diperkuat melalui pelaksanaan sesi paralel dinamis yang berhasil membedah sebanyak 35 makalah dan artikel ilmiah hasil penelitian kolaboratif dari para dosen serta mahasiswa.
Kompilasi artikel ilmiah tersebut menyajikan berbagai sudut pandang mutakhir, analisis empiris, serta inovasi taktis di bidang ekonomi konvensional, manajemen strategis, akuntansi digital, hingga model bisnis berkelanjutan yang siap diaplikasikan pada industri.
Baca Juga: Berbenah atau Dibubarkan: Prabowo Beri Deadline Menkeu Purbaya Benahi Bea Cukai hingga September
Tiga Poin Rekomendasi Kebijakan Hasil SENAKOMBIS 2026
Sebagai output nyata dan konkret bagi bangsa, perhelatan 2nd SENAKOMBIS 2026 resmi menelurkan sejumlah poin rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan bagi tiga pilar pemangku kepentingan nasional.
Rekomendasi pertama ditujukan kepada Pemerintah atau Regulator, di mana negara didorong untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memasukkan klausul asuransi mikro yang kuat, penataan distribusi lahan, serta memperketat regulasi kedaulatan data nasional.
Rekomendasi kedua menyasar Sektor Usaha dan UMKM, yang diimbau untuk mengakselerasi adopsi alat bantu kecerdasan buatan, meningkatkan literasi keuangan digital, memanfaatkan pembayaran nontunai QRIS, serta mengubah sistem pengambilan keputusan dari berbasis intuisi menjadi berbasis data.
Rekomendasi ketiga diarahkan bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan, yang diharapkan mampu memperbarui kurikulum ekonomi bisnis dengan mengintegrasikan keahlian teknologi secara mendalam seperti Big Data tanpa mereduksi esensi pendidikan karakter dan etika kepemimpinan.
Melalui penyelenggaraan berkala ini, para mitra penyelenggara menaruh harapan besar agar kompilasi solusi strategis ini dapat menjadi referensi nyata dalam merajut sinergi hulu-hilir demi membangun Indonesia yang tangguh dan Anti-Fragile. (*)
Editor : Mizan Ahsani