Jawa Pos Radar Madiun – Anggaran Rp 8,5 miliar untuk dua rencana belanja Pemkab Magetan memantik kritik dari parlemen. DPRD Magetan mempertanyakan urgensi pengadaan videotron Rp 3,5 miliar dan mobil operasional camat Rp 5 miliar yang diusulkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Sorotan paling tajam diarahkan pada rencana videotron Pasar Sayur Magetan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menilai nilai pengadaan tidak sebanding dengan potensi penerimaan pajak reklame yang dihasilkan daerah.
Anggota Banggar DPRD Magetan dari Fraksi Golkar Didik Haryono menyebut potensi pendapatan pajak reklame videotron di Magetan hanya sekitar Rp 245 juta per tahun.
‘’Potensi pendapatan pajak reklame videotron Magetan dalam setahun hanya sekitar Rp 245 juta. Sangat tidak masuk akal jika pengadaannya tembus Rp 3,5 miliar. Ini proyek unproductive dan cenderung boros,’’ cecar Didik, Senin (24/8).
Baca Juga: Cegah Penyakit Jantung, RSUD dr Sayidiman Magetan Ajak Masyarakat Aktif Bergerak
Tak berhenti pada videotron, Didik juga mempertanyakan rencana mobil operasional camat dengan total anggaran mencapai Rp 5 miliar.
Anggaran tersebut disiapkan untuk peremajaan armada kendaraan dinas camat secara serentak dalam satu tahun anggaran.
Menurut Didik, Pemkab Magetan semestinya mempertimbangkan kembali skala prioritas belanja. Terlebih, masih terdapat kebutuhan infrastruktur yang dinilai lebih mendesak untuk ditangani.
Salah satunya perbaikan jalan Bendo-Kawedanan. Kondisi jalan tersebut disebut mengalami kerusakan dan dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga: Reuni Eks Napi di Magetan Berujung Pesta Sabu, 11 Orang Diamankan
Didik membandingkan rencana belanja kendaraan tersebut dengan persoalan keterbatasan anggaran yang kerap muncul ketika membahas perbaikan infrastruktur.
Menurut dia, penyusunan P-APBD Magetan 2026 semestinya mengedepankan kebutuhan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
‘’Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran kalau diajak membahas perbaikan jalan rusak yang memicu kecelakaan. Penting mana mobil baru atau perbaikan jalan publik? Usulan belanja harus berpihak pada kebutuhan rakyat,’’ tegasnya. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto