Jawa Pos Radar Madiun – Anggaran toilet sekolah Rp 5 miliar berhadapan dengan kondisi 90 ruang kelas yang membutuhkan perbaikan.
Perbedaan prioritas itulah yang dipersoalkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan dalam pembahasan draf P-APBD Magetan 2026.
Anggota Banggar DPRD Magetan Didik Haryono menyoroti usulan pembangunan toilet sekolah dasar (SD) senilai Rp 5 miliar yang disebut bakal disebar ke 235 desa/kelurahan.
Didik menilai skema satu desa satu toilet tersebut perlu dikaji ulang. Menurut dia, penganggaran semestinya didasarkan pada kebutuhan riil setiap sekolah.
’’Pengusulan program toilet senilai Rp 5 miliar disebar ke 235 desa/kelurahan ini aneh dan tidak rasional. Pemkab terkesan asal bagi-bagi pekerjaan ketimbang mengacu data riil,’’ tegas Didik, Selasa (25/8).
Politikus Fraksi Golkar itu meminta Pemkab Magetan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai pijakan untuk menentukan sekolah yang benar-benar membutuhkan fasilitas sanitasi.
Dengan begitu, pembangunan toilet tidak sekadar dibagi berdasarkan wilayah.
Namun, diarahkan kepada sekolah yang memang belum memiliki atau mengalami kekurangan fasilitas sanitasi dasar.
Sorotan semakin tajam karena kondisi ruang kelas juga membutuhkan perhatian.
Berdasarkan data yang disampaikan Didik, sedikitnya 90 ruang kelas SD dan SMP negeri di Magetan mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Namun, menurut dia, belum terdapat usulan rehabilitasi fisik ruang kelas tersebut dalam draf perubahan anggaran tahun ini.
’’Yang aneh, pemkab menganggarkan untuk toilet itu Rp 5 miliar, tetapi tidak ada dalam P-APBD 2026 ini usulan perbaikan ruang kelas,’’ kritiknya.
Banggar DPRD Magetan pun berencana mengevaluasi ketat alokasi anggaran tersebut.
Didik mendorong agar skala prioritas belanja pendidikan kembali ditimbang berdasarkan tingkat urgensi.
Menurut dia, ruang kelas rusak di Magetan seharusnya mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar.
Anggaran yang tersedia, lanjut Didik, lebih baik diarahkan untuk rehabilitasi sekolah yang memang membutuhkan penanganan apabila kebutuhan tersebut lebih mendesak.
’’Ini ironis sekali. Sekolahnya masih ada yang rusak, tetapi lebih mementingkan toilet,’’ tandasnya. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto