Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Magetan siap membawa persoalan peternak ayam petelur hingga ke pemerintah pusat. Langkah tersebut ditempuh menyusul harga telur yang terus tertekan di tengah tingginya harga pakan dan biaya produksi.
Persoalan itu mengemuka dalam audiensi pimpinan dan Komisi B DPRD Magetan bersama peternak ayam petelur, OPD lintas sektor, serta pihak kepolisian di Ruang Banggar Kantor DPRD Magetan, Rabu (26/8).
Audiensi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut membedah sejumlah persoalan. Mulai harga telur di tingkat peternak, mahalnya pakan, serapan pasar, implementasi harga acuan pembelian (HAP) telur, hingga kekhawatiran terhadap penambahan populasi peternakan ayam petelur berskala besar di Magetan.
Wakil Ketua DPRD Magetan Puthut Pujiono mengatakan, pertemuan tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. DPRD ingin seluruh pihak duduk bersama mencari solusi atas persoalan yang disebut telah dirasakan peternak ayam petelur sekitar enam bulan terakhir.
“Jadi tadi kita berdiskusi bersama tidak untuk menyalahkan siapapun. Peternak ini meminta pemerintah daerah hadir dalam perkara HAP (harga acuan pembelian) telur,” ujarnya.
Menurut Puthut, kondisi peternak ayam petelur saat ini cukup berat. Penurunan harga telur terjadi ketika biaya operasional dan harga pakan justru meningkat.
“Seperti yang kita tahu, memang harga telur ini sedang jatuh. Operasional mereka tinggi, harga pakan tinggi, sedangkan harga telur jatuh,” jelasnya.
Bawa Aspirasi Peternak Ayam Petelur ke DPR RI
DPRD Magetan menilai persoalan tersebut tidak seluruhnya dapat diselesaikan pemerintah kabupaten. Kebijakan mengenai HAP telur, harga pakan, serapan pasar, hingga tata kelola industri perunggasan juga berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD berencana mengajak perwakilan peternak ayam petelur Magetan bersama OPD terkait menemui Komisi IV DPR RI di Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan membuka ruang pembahasan lebih luas. Tidak hanya menyangkut persoalan yang dihadapi peternak di Magetan, tetapi juga kondisi peternakan ayam petelur secara nasional.
“Dalam waktu dekat kami ajak perwakilan peternak ayam petelur Magetan ke Komisi IV DPR RI dalam rangka membicarakan problem Magetan dan nasional mengenai peternakan layer,” terang Puthut.
Baca Juga: Smaboy Singkirkan Smaganasa, Lolos Fantastic Four Honda DBL with Kopi Good Day 2026 East Java-West
Peternakan Skala Besar Ikut Disorot
Tak hanya persoalan harga, peternak ayam petelur menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana munculnya peternakan baru dengan populasi besar di Magetan.
Di tengah kondisi kelebihan pasokan, penambahan populasi ayam petelur dikhawatirkan semakin menekan harga telur di tingkat peternak rakyat.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian DPRD Magetan. Pemerintah daerah diminta mencermati aspek perizinan dan kesesuaian tata ruang sebelum memberikan izin terhadap peternakan ayam petelur berskala besar.
“Perihal perizinan dan sebagainya tadi tentu kita lihat lahan-lahan kita yang dilindungi seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), di Perda RTRW memungkinkan atau tidak. Saat ini sedang dikaji dan menjadi atensi bagi dinas di Pemda Magetan,” jelasnya.
Baca Juga: Insentif Motor Listrik Rp 3 Juta Berlaku Mulai September, Segini Simulasi Harga Alva dan Gesits
Harga Telur Rp20.800, Peternak Butuh Rp23.400
Peternak ayam petelur asal Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Suparlan menyambut baik hasil audiensi tersebut. Menurut dia, persoalan yang mereka hadapi sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.
Aspirasi tersebut bahkan telah dibawa mulai tingkat Kabupaten Magetan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kami sejak awal sudah bersuara di Pemkab Magetan, Provinsi Jatim, bahkan sudah sampai ke Jakarta dengan Kementerian Pertanian juga,” katanya.
Suparlan berharap audiensi bersama DPRD Magetan tidak berhenti sebatas penyerapan aspirasi. Sebab, kondisi usaha peternakan semakin berat karena harga jual telur tidak sebanding dengan biaya produksi.
Dia menyebut harga telur yang diterima peternak saat ini sekitar Rp20.800 per kilogram. Sementara untuk menutup biaya produksi dan mempertahankan usaha, peternak membutuhkan harga sekitar Rp23.400 per kilogram.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp2.600 per kilogram antara harga yang diterima peternak dengan kebutuhan untuk menutup biaya produksi.
“Jadi ada minus yang kami alami. Sedangkan harga pakan terus naik setiap pekan,” ungkapnya.
Harga dan Kualitas Pakan Dipertanyakan
Tekanan yang dihadapi peternak ayam petelur tak berhenti pada harga telur. Suparlan turut menyoroti harga dan kualitas pakan yang beredar.
Menurut dia, masih ditemukan produsen pakan yang menaikkan harga. Peternak juga mempertanyakan kesesuaian kadar protein pakan dengan yang seharusnya mereka dapatkan.
“Harapannya dalam audiensi ini hal itu menjadi tindak lanjut para pemangku kebijakan di Magetan juga,” imbuhnya.
Peternak berharap persoalan harga pakan dan kualitas produk tersebut ikut mendapatkan perhatian karena berpengaruh langsung terhadap ongkos produksi maupun produktivitas ayam petelur.
Suparlan berharap rencana membawa perwakilan peternak ayam petelur ke Komisi IV DPR RI benar-benar terealisasi.
Terlebih, peternak sebelumnya juga telah mengirimkan surat kepada komisi tersebut untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi.
Pertemuan dengan DPR RI diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret terkait HAP telur, harga pakan, tata kelola industri perunggasan, maupun keberlangsungan peternak rakyat.
“Alhamdulillah pertemuan ini memunculkan beberapa kesepakatan antara DPRD, OPD dan peternak. Salah satunya kami akan diajak ke Komisi IV DPR RI. Kami berharap realisasi betul-betul bisa memberikan manfaat bagi peternak Magetan dan nasional,” pungkasnya. (ril/*/naz)
Editor : Mizan Ahsani