Jawa Pos Radar Madiun – Kritik DPRD terhadap sejumlah belanja P-APBD 2026 Magetan akhirnya dijawab eksekutif. Pemkab Magetan memastikan pengadaan videotron Rp 3,5 miliar, mobil operasional camat Rp 5 miliar, dan perbaikan toilet sekolah Rp 5 miliar bukan program dadakan.
Sekda Magetan Welly Kristanto mengatakan, ketiga rencana belanja senilai total Rp 13,5 miliar tersebut telah melewati proses perencanaan berjenjang. Seluruhnya juga masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2026.
Welly yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebut mobil operasional camat bahkan sudah direncanakan untuk diremajakan sejak 2023. Pertimbangannya, usia sejumlah kendaraan dinas sudah terlalu tua dan biaya perawatannya membengkak.
’’Usia kendaraan dinas camat ada yang sudah 18–20 tahun sehingga biaya pemeliharaannya sangat membengkak dan tidak efisien lagi,’’ beber Welly, Rabu (26/8).
Baca Juga: Rencana Anggarkan Videotron Rp 3,5 M dan Mobil Camat Rp 5 M di Magetan Disorot DPRD
Pemkab juga memberikan penjelasan terkait rencana videotron Rp 3,5 miliar. Menurut Welly, manfaat media informasi digital tersebut tidak bisa hanya dihitung berdasarkan break even point (BEP) ataupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Videotron diproyeksikan menjadi sarana penyampaian informasi publik sekaligus media promosi produk UMKM lokal. Fasilitas itu juga bakal dimanfaatkan untuk publikasi program eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
Sebelumnya, rencana pengadaan tersebut mendapat kritik anggota Banggar DPRD Magetan Didik Haryono. Dia mempertanyakan nilai investasi videotron yang dinilai tidak sebanding dengan potensi pendapatan pajak reklame.
Baca Juga: DPRD Magetan Kawal Peternak Ayam Petelur, Persoalan Harga Dibawa ke DPR RI
Penjelasan serupa disampaikan terkait alokasi Rp 5 miliar untuk toilet sekolah Magetan. Pemkab mengklaim masih menemukan banyak fasilitas sanitasi di SD dan SMP yang kondisinya tidak layak.
Perbaikan toilet dinilai diperlukan untuk menunjang kenyamanan sekaligus tumbuh kembang siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
Welly menambahkan, sejumlah program dalam P-APBD tersebut turut ditopang transfer dana kurang bayar bagi hasil dari pemerintah pusat.
Di tengah kritik mengenai skala prioritas anggaran, dia memastikan pembangunan infrastruktur jalan tetap mendapatkan alokasi.
’’Kami mengalokasikan Rp 25 miliar untuk perbaikan 30 kilometer jalan. Ada tambahan anggaran sekitar Rp 28 miliar di DPUPR,’’ klaimnya. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto