MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemahaman tentang sejarah kelam 74 tahun silam perlu diluruskan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu membuat masyarakat Madiun terstigma miring. Noktah hitam yang membebani generasi penerus itu coba digerus lewat sejumlah cara. ‘’Kita itu bagian dari perlawanan,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Jumat (30/9).
Pada 1948, Madiun bergejolak akibat aksi pembelotan PKI dari NKRI. Bupati menyebutkan, ada sejumlah titik perjuangan di Kabupaten Madiun. Seperti di Saradan yang ditandai dengan monumen tentara genie pelajar (TGP), rute Jenderal Sudirman di Kandangan Kare, dan pertempuran di Dagangan. Pun, Monumen Kresek. ‘’Warga Madiun ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan,’’ ungkapnya.
Menurut Kaji Mbing, sapaan bupati, pemahaman sejarah perlu diluruskan. Madiun, lanjut dia, hanya menjadi lokasi yang dipilih PKI untuk melancarkan aksi. Yakni, pada 12 hari sebelum pecah pemberontakan. ‘’Madiun dijadikan tempat declare pada 18 September 1948, pembentukannya (PKI) bukan di Madiun. Tokoh-tokoh seperti Amir Sjarifuddin, Muso, bukan orang Madiun,’’ jelas bupati.
Bertahun-tahun masyarakat terstigma negatif PKI. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Sadar ada yang tidak pas, pemkab ambil langkah strategis meluruskan pemahaman masyarakat melalui berbagai bidang. ‘’Noktah hitam itu yang harus dihapus. Bahkan, tidak boleh untuk sekadar candaan,’’ pintanya.
Tugas menghapus stigma negatif itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan juga di pundak seluruh lapisan masyarakat. Bupati mengatakan, sudah ada tim untuk mengedukasi generasi penerus terkait hal tersebut. ‘’Upaya menghapus stigma negatif itu dilakukan juga dari sisi edukasi sampai menumbuhkan jati diri generasi. Yang terpenting, kita tidak seperti itu,’’ tuturnya. (den/c1/sat)
Editor : Hengky Ristanto