‘’Jangan meleset seperti sebelum-sebelumnya,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Selasa (17/1).
Wahyu mengingat, selama dua kali tahun anggaran rencana pembangunan selter PPKS gagal terealisasi. Yakni, pada 2021 dan 2022. Ketersediaan anggaran disebut-sebut sebagai alasan. ‘’Terkait pembangunan shelter itu kami sudah mengusulkannya sejak 2020,’’ ungkapnya.
Tahun ini, pemkab menyediakan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membangun shelter PPKS. Lokasinya di belakang kantor dinas sosial (dinsos) setempat.
Pembangunan sudah dicicil berupa ruang isolasi usai perubahan APDB akhir tahun lalu. ‘’Tahun ini harus selesai. Jangan sampai di-PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),’’ ujarnya.
Menurut Wahyu, jika pembangunan shelter selesai dalam APBD reguler, sarana dan prasarana itu bisa segera dimanfatkan untuk penanganan masalah PPKS.
Mulai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), warga telantar, hingga kalangan disabilitas. ‘’Kalau shelter sudah jadi, penanganan juga harus lebih maksimal,’’ pungkasnya. (den/isd) Editor : Hengky Ristanto