Kamis (27/4) lalu, BPBD Jatim menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah kota/kabupaten seprovinsi. Itu untuk menindaklanjuti prediksi musim kemarau panjang tahun ini. Kabupaten Madiun mendapat label daerah paling rawan karhutla kedua se-Jatim dengan 17 titik rawan. ‘’Titik-titik rawan itu berdasarkan kejadian sebelumnya, didominasi (kebakaran, Red) lahan,’’ sebut Zahrowi.
Pemprov ingin pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terkait karhutla. Pendirian posko di titik rawan menjadi salah satu rekomendasi mitigasi bencana. Kendati belum bisa memastikan, dia memastikan bakal ada monitoring dari tim khusus. Baik di titik rawan maupun kawasan hutan dan lahan lainnya. ‘’Soal posko itu fleksibel. Kalau memang ada titik yang perlu penanganan masif akan didirikan,’’ ujarnya.
Zahrowi menyebutkan, 40 persen wilayah kabupaten ini kawasan hutan. Peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla sangat perlu sehubungan dengan prediksi kemarau panjang mulai Mei nanti. Sehingga, potensi bencana saat kemarau semakin tinggi. ‘’Upaya preventif berupa penguatan perilaku masyarakat akan ditingkatkan. Sebab, penyebab kejadian didominasi faktor itu,’’ ujarnya.
Selain itu, BPBD juga bakal mengambil langkah lain terkait pencegahan karhutla. Seperti, peningkatan koordinasi dengan Perhutani. Yakni, KPH Madiun, KPH Lawu DS, dan KPH Saradan. ‘’Termasuk berkoordinasi dengan pemdes (pemerintah desa) yang memiliki wilayah kawasan hutan serta berbagai jenis lahan,’’ pungkasnya. (den/sat) Editor : Hengky Ristanto