‘’Kami berharap ada perbaikan data yang lebih faktual sehingga dalam mengambil langkah dan kebijakan tidak salah arah,’’ ungkap Kepala Disperta Kabupaten Madiun Sumanto, Rabu (17/5).
Menurut Sumanto, indikator-indikator yang digunakan dalam sensus pertanian harus komprehensif agar data yang didapat bisa mendekati fakta di lapangan. ‘’Jangan sampai persepsi bahwa petani itu dekat dengan kemiskinan terus ada. Itu harus dihapus dengan menunjukkan data yang riil,’’ tuturnya.
Hal senada dilontarkan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Madiun Sodik Heru Purnomo. Menurutnya, Bumi Kampung Pesilat memiliki potensi besar di bidang pertanian. Sayangnya, potensi tersebut mulai dari hulu sampai hilir belum tersinergikan maksimal.
Karena itu, dia berharap sensus tersebut mampu menyajikan data seakurat mungkin sebagai pijakan merumuskan kebijakan. ‘’Kalau tidak bisa bersinergi, apalah arti produksi besar jika tak punya daya ungkit ke perdagangan dan industri. Itu yang perlu dibangun,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun Herlina Prasetyowati Sambodo mengatakan bahwa Sensus Pertanian 2023 menyasar usaha pertanian pelaku perorangan, berbadan hukum, maupun lainnya.
Standar yang digunakan, lanjut dia, world census agriculture (WCA) yang dilaksanakan Food and Agriculture Organization of The United
Nations (FAO) dengan tujuh subsektor. ‘’Standar indikatornya
berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan punya sendiri.
Harapannya data yang dihasilkan bisa lebih baik dan disajikan
secara geospasial serta bisa dimanfaatkan semua pemangku
kepentingan,’’ ujarnya.
‘’Agar hasilnya maksimal, kami juga berkoordinasi dengan dinas-
dinas terkait untuk mengumpulkan data awal sebagai bentuk
kontrol sekaligus acuan sensus agar tidak ada yang terlewatkan,’’
imbuh Herlina. (mg3/isd) Editor : Hengky Ristanto