PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan di Ponorogo tidak luput dari pengawasan DPRD Ponorogo. Berbagai rekomendasi diberikan legislatif dalam rapat paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo 2022 kemarin (15/5). Mulai masukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga masalah bidang keuangan.
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, sejumlah pembahasan menindaklanjuti LKPJ Bupati telah dilakukan pansus. Baik itu terkait temuan-temuan pekerjaan, hingga kegiatan yang dipandang membutuhkan perhatian tambahan.
‘’Nantinya (audit BPK, Red) akan kami kolaborasikan dengan pendapat pansus dan akan kami sampaikan lagi dalam raperda pertanggungjawaban,’’ kata Sunarto.
Sunarto menambahkan, sejumlah poin krusial turut dibahas dalam sidang paripurna. Sektor pendidikan misalnya, kalangan dewan mendorong Dinas Pendidikan (Dindik) setempat melakukan standarisasi antara kebutuhan ruang pendidikan dengan jumlah siswa. Selain itu, pendataan jumlah tenaga kerja ideal, baik PPPK dan ASN pendidikan.
‘’Termasuk tenaga pendidikan berbasis kecamatan, sehingga memungkinkan dalam promosi dan mutasi nantinya,’’ kata politis Nasdem tersebut.
Masalah lain, sektor kesehatan juga tak luput dari sorotan wakil rakyat. Pihaknya berharap adanya penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Output-nya, data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan monitoring pekerjaan petugas lapangan.
Pun dibidang pertanian, dia berharap kelangkaan pupuk mampu diatasi eksekutif. Terlebih, bahan nutrisi tanaman tersebut menjadi modal awal melimpahnya hasil tani masyarakat. Masalah sampah dan kebocoran parkir di sektor keuangan.
‘’Banyak yang kami pandang penting, namun dalam momen kali ini kami ambil yang krusial dulu. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi Pemda,’’ pungkasnya. (gen/kid/adv)
Editor : Hengky Ristanto