Jawa Pos Radar Madiun - Gelar Pahlawan Nasional adalah penghormatan tertinggi dari negara kepada warga yang berjasa luar biasa.
Tahun ini, pengusulan gelar tersebut kembali banjir sorotan.
Salah satu penyebabnya, adalah masuknya nama Presiden ke-2 RI Soeharto dalam daftar calon penerima gelar tahun ini.
Padahal, figur Soeharto masih memunculkan pro-kontra tajam di tengah masyarakat.
Tak hanya soal pembangunan besar-besaran yang ia inisiasi lewat program Orde Baru, tapi juga warisan sejarah kelam seperti pelanggaran HAM dan represi politik.
Daftar 10 Tokoh yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional 2025
Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Sosial, berikut daftar tokoh yang masuk dalam daftar calon penerima gelar tahun ini:
Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali) – Pejuang kemerdekaan di Bangli, gugur saat melawan Belanda (1947).
Deman Tende (Sulawesi Barat) – Pemimpin perlawanan rakyat Mandar terhadap kolonialisme Belanda.
Prof Dr Midian Sirait (Sumatera Utara) – Tokoh farmasi nasional, pelopor industri distribusi obat.
KH Yusuf Hasim (Jawa Timur) – Pendiri Pesantren Al-Amien dan pejuang kemerdekaan.
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI, simbol pluralisme dan pejuang HAM.
Jenderal Soeharto (Jawa Tengah) – Presiden ke-2 RI, pelopor pembangunan, namun kontroversial.
KH Bisri Sansuri (Jawa Timur) – Ulama NU berpengaruh, tokoh pendidikan Islam nasional.
Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah) – Pendiri Alkhairaat, pelopor pendidikan Islam di timur Indonesia.
Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh) – Tokoh pembangunan dan perlawanan kolonial di Aceh.
KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat) – Ulama karismatik, pelaku pertempuran Surabaya 1945.
Bagaimana Proses Pengusulan Pahlawan Nasional?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses dimulai dari masyarakat.
Usulan disampaikan ke bupati/wali kota, lalu ke gubernur, dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
Tim penilai terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. Hasil akhir akan ditentukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tak ada yang salah dengan pengusulan nama Soeharto.
“Wajar jika mantan presiden diusulkan. Harus dilihat jasanya juga, bukan hanya kekurangannya,” katanya.
Ia juga mengajak publik untuk objektif menilai tantangan besar yang dihadapi pemimpin di masa lalu.
Meski ada dukungan, penolakan terhadap pemberian gelar kepada Soeharto tetap kuat.
Aktivis HAM menyebut Soeharto bertanggung jawab atas tragedi 1965 dan 1998.
Sejarawan khawatir ini mengaburkan fakta sejarah. Pemberian gelar ini dinilai tidak sekadar simbolik, tapi juga politis.
Bagi sebagian kalangan, keputusan ini bisa mencederai keadilan historis, khususnya bagi para korban kekerasan rezim Orde Baru. (naz)
Editor : Mizan Ahsani