Jawa Pos Radar Madiun - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belanja negara untuk guru dan dosen masih terus menuai perdebatan di kalangan warganet.
Di tengah kontroversi pernyataan menkeu soal guru beban negara, ekonom sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan justru melontarkan gagasan radikal.
Dalam dialog di kanal JalinTalks Special Live, ia menekankan pentingnya investasi pada manusia dibanding sekadar teknologi.
Gita mengusulkan sebuah eksperimen, yakni memilih 100 ribu guru dari sekitar 3 juta guru di Indonesia untuk digaji Rp 40 juta per bulan.
Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 4 triliun per bulan.
"Dalam setahun Rp 48 triliun, sementara anggaran pendidikan kita hampir Rp 700 triliun. Menurut saya daripada diinvestasikan untuk beli laptop, mending untuk guru, ya kan?" ujarnya.
Menurut Gita, guru memiliki peran yang krusial dalam membentuk masa depan bangsa. Posisi mereka sangat strategis dalam membentuk pola pikir dan menginspirasi generasi muda.
Sayangnya, tak dapat dipungkiri bahwa mayoritas guru di Indonesia belum mendapatkan penghasilan yang layak.
"Saya yakin yang tadinya ingin bekerja di Google, Apple, Amazon, pasti akan belok karena ingin mengajar," jelasnya.
Sebelumnya, pernyataan Sri Mulyani yang menyebut belanja guru sebagai tantangan APBN memicu kritik pedas dari publik.
Banyak pihak menilai tenaga pendidik seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan beban fiskal.
Menkeu menyebut bahwa gaji dan tunjangan tenaga pendidik menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara.
Ia mengatakannya dalam sebuah Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
"Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi," ujar Sri Mulyani.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan keuangan negara," imbuhnya.
Ia menyentil partisipasi masyarakat untuk mengurangi beban APBN terhadap gaji guru. Ironinya, banyak pejabat digelontor banyak fasilitas mewah murni dari anggaran pemerintah.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," sambung menkeu.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan alokasi sebesar Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut anggaran itu akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 178,7 triliun akan digunakan khusus untuk gaji, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen. (naz)
Editor : Mizan Ahsani