Jawa Pos Radar Madiun - Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
Kebijakan ini diambil untuk menjamin ketepatan sasaran penerima, sehingga bantuan tidak salah alamat. Informasi ini dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
DTSEN sendiri merupakan integrasi dari berbagai sumber data, mulai dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek, hingga P3KE, yang kemudian divalidasi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan sistem ini, DTSEN resmi menggantikan DTKS sebagai basis penyaluran bantuan sosial di Sulbar.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik A. Gello, menegaskan bahwa penggunaan DTSEN adalah langkah maju untuk meningkatkan transparansi.
“Dengan menggunakan satu basis data yang terpadu, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (10/9/2025).
Lebih jauh, Idham menjelaskan Dinsos Sulbar juga rutin melakukan pemutakhiran data melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat.
Mekanisme ini diperkuat dengan pemanfaatan aplikasi Cek Bansos untuk proses usul-sanggah. Selain itu, survei lapangan juga terus digelar agar keakuratan data tetap terjamin.
DTSEN menggunakan sistem desil, yaitu pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Desil 1 mewakili keluarga dengan kondisi ekonomi terendah, sedangkan Desil 10 adalah yang paling sejahtera.
“Umumnya yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin itu desil 1-5 menjadi prioritas utama untuk menerima berbagai program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT,” jelas Idham.
Sementara itu, kelompok Desil 5-10 yang dianggap lebih mampu tidak lagi masuk prioritas penerima bantuan sosial.
Sistem desil ini diyakini mampu memastikan bahwa bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
Langkah ini juga menjadi atensi khusus Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya akurasi data agar program bansos tepat sasaran dan mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah.
(*/naz)
Penulis: Indah Fitri Nugraheni/Politeknik Negeri Madiun