Jawa Pos Radar Madiun – Aksi demonstrasi pada akhir bulan Agustus 2025 masih jadi pembicaraan hangat.
Tak terkecuali di lingkungan DPR RI. Seperti disampaikan oleh Benny K harman, anggota Komisi III.
Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera membebaskan para pendemo yang masih ditahan.
Pun, dirinya juga meminta pihak kepolisian juga melakukan pencarian terhadap orang yang dikabarkan hilang usai aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
Menurut Benny, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional rakyat yang harus dihormati.
"Saya minta Kapolri, pertama, bebaskan semua tahanan yang terlibat dalam kasus aksi demonstrasi akhir Agustus lalu," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari JawaPos.com, Selasa 16 September 2025.
Selain soal penahanan, ia juga menyoroti laporan adanya sejumlah orang yang hilang pasca demonstrasi. Ia meminta Polri bertindak cepat dan transparan untuk menemukan keberadaan mereka.
"Kedua, menemukan sampai dapat orang-orang yang hingga sekarang ditengarai masih hilang," tegasnya.
Berdasarkan pernyataan, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dari sekitar 5.000 orang yang sempat diamankan saat aksi, sebanyak 4.800 orang telah dibebaskan dan dipulangkan.
Namun, masih terdapat 583 orang yang ditahan karena diduga kuat melakukan tindak pidana selama terjadinya aksi massa.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat masih ada tiga orang yang belum ditemukan sejak aksi massa tanggal 31 Agustus 2025 di Jakarta.
Mereka di antaranya Bima Permana Putra yang terakhir terlihat di Glodok, Jakarta Barat, serta Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputradewo yang kabar terakhir berada di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.
Benny menilai pembentukan Tim Independen Pencari Fakta oleh Komnas HAM bersama sejumlah lembaga negara perlu mendapat dukungan.
Menurut dia, tim tersebut dapat bekerja objektif untuk mengungkap penyebab kerusuhan sekaligus pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa.
"Ketiga, Tim Pencari Fakta harus mengungkapkan secara obyektif apa yang memicu aksi kekerasan dan kelompok-kelompok yang menunggangi," tutur Benny.
Adapun Tim Independen Pencari Fakta melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Benny memastikan pihak DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja tim tersebut.
“DPR akan lebih membuka diri dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja Tim Pencari Fakta independen," pungkasnya. (*)
Editor : Budhi Prasetya