Jawa Pos Radar Madiun - Di tengah gencarnya program perlindungan sosial, suara kritis kembali mengemuka. Rp500 triliun anggaran negara untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos) dinilai belum sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyebut persoalan ini sebagai problem sistemik yang berdampak langsung pada rakyat kecil.
“Subsidi dan bansos yang seharusnya untuk orang miskin justru banyak dinikmati kelompok yang tidak miskin. Ini bukan soal korupsi, tapi soal sistem yang lemah,” tegas Rahmat dalam sosialisasi pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi, Kamis (17/9/2025).
Rakyat Kecil yang Tersisih
Fenomena salah sasaran ini sudah lama dirasakan masyarakat. Kasus subsidi LPG 3 kilogram menjadi contoh nyata: tabung yang semestinya menyelamatkan dompet warga miskin justru diborong kelas menengah.
“Bahkan Pertamina mengakui, penyaluran LPG 3 kg 90 persen dipakai masyarakat non-miskin. Akibatnya, yang miskin tetap saja kesulitan membeli,” ujar Rahmat.
Hal serupa juga terjadi pada BBM dan pupuk bersubsidi. Tanpa mekanisme penargetan yang tepat, warga miskin sering tersisih dari daftar penerima.
Dinamika Kemiskinan yang Tak Terdata
Menurut Rahmat, sistem lama gagal memahami bahwa kondisi ekonomi keluarga bisa berubah sangat cepat.
“Ada keluarga yang bulan ini miskin karena kehilangan pekerjaan, bulan depan membaik karena mendapat penghasilan. Sistem sekarang tidak mampu menangkap dinamika ini,” katanya.
Akibatnya, warga miskin yang baru jatuh dalam kesulitan sering kali tidak masuk daftar penerima bansos.
Digitalisasi Bansos, Warga Bisa Daftar Mandiri
Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mulai menguji skema daftar mandiri bansos di Banyuwangi.
Warga yang merasa membutuhkan dapat mendaftarkan diri, lalu datanya diverifikasi melalui basis data kependudukan dan catatan sosial-ekonomi lainnya.
Rahmat menilai, pendekatan baru ini bisa menjadi jawaban atas kritik publik selama ini.
“Kalau cara lama salah sasaran, kita harus mencari formula baru yang lebih tepat. Dengan digitalisasi, masyarakat punya kesempatan mendaftar sendiri dan negara bisa memverifikasi lebih objektif,” jelasnya.
Sejalan dengan Agenda Presiden
Model baru ini nantinya tidak hanya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tapi juga bisa diterapkan pada subsidi energi, pangan, hingga pupuk.
Langkah ini juga masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama misi penghapusan kemiskinan absolut dan reformasi birokrasi.
“Kalau berhasil, kita bisa punya daftar penerima bansos dengan NIK yang jelas. Itu bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga tentang keadilan sosial,” pungkas Rahmat.
(*/naz)
Penulis: Indah Fitri Nugraheni/Politeknik Negeri Madiun